Find and Follow Us

Sabtu, 20 Juli 2019 | 05:07 WIB

KPK Periksa 11 Orang Terkait Kasus Suap Anggaran

Oleh : Ivan Setyadhi | Jumat, 12 Juli 2019 | 17:13 WIB
KPK Periksa 11 Orang Terkait Kasus Suap Anggaran
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinisi Jawa Timur Budi Setiawan terkait kasus suap Anggaran di Tulungagung, Jawa Timur.

Pemeriksaan ini dilakukan pasca-KPK menggeledah kantor dan rumah sejumlah pejabat Bappeda Jatim pada Rabu dan Kamis kemarin. Rumah Budi juga jadi salah satu tempat yang digeledah tim komisi antirasuah.

Selain rumah Budi, KPK juga menggeledah tiga rumah milik pejabat dan mantan pejabat Bappeda Jawa Timur. Rumah yang digeledah adalah milik Toni Indrayanto, Budi Juniarto, Ahmad Riski Sadig.

"Hari ini KPK lakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi dalam proses penyidikan perkara suap terhadap SPR (Supriyono, tidak dibacakan), Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (12/7/2019).

Pemeriksaan itu, kata Febri dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Bandara Juanda No. 38, Semawalang, Semambung, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Selain Budi Setiawan KPK pun memeriksa 10 orang saksi lainnya yang terdiri dari unsur Anggota DPRD. Mereka adalah, Joko Tri Asmoro, Choirurrohim, Tutut Sholihah, Riyanah, Lilik Herlin, Wiwik Tri Asmoro W, Imam Sapingi, Nurhamim, Imam Sukamto, dan Agung Darmanto.

KPK mendalami aspek pengurusan anggaran yang terkait dengan pokok perkara yang sedang di sidik. Hal itu termasuk sumber anggaran Kabupaten Tulungagung yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Ia diduga menerima uang sejumlah Rp4,88 miliar selama periode dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan dan pengesehan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018. [adc]

Komentar

x