Find and Follow Us

Sabtu, 20 Juli 2019 | 05:04 WIB

Pemilu 2019

Perubahan Angka Form DA1 Tak Pengaruhi Hasil

Jumat, 12 Juli 2019 | 13:45 WIB
Perubahan Angka Form DA1 Tak Pengaruhi Hasil
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini


INILAHCOM, Jakarta - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan paska KPU menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif melalui SK Nomor 987. Maka, tidak ada ruang bagi calon legislatif maupun partai untuk mempersoalkan hasil kecuali ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ketika KPU ketuk palu, maka mekanisme koreksi ada di MK. Jadi kalau ada perselisihan hasil, salah hitung, kecurangan maupun manipulasi. Itu memang di MK, tidak ada pintu lain," kata Titi di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Menurut dia, perubahan angka dalam berita acara di formulir DA1 tapi SK KPU Nomor 987 itu tidak bisa dirubah. Sehingga, tidak akan mengubah hasil pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Sebab, hasil final itu yang ada dalam SK KPU Nomor 987.

"Tidak ada urusannya dengan DA1, jangan anggap perubahan DA1 itu bisa merubah hasil," ujarnya.

Ia mengatakan untuk mengunah SK KPU Nomor 987 tidak bisa hanya berbasis pada DA1 saja, tapi perlu merubah formulir DB, DC kemudian formulir DD. Maka, walaupun ada perubahan angka di formulir DA1 itu tidak mengubah hasil KPU.

"Hasil itu pada SK KPU, bukan di DA1. Mengubah SK KPU Nomor 987 itu tidak bisa hanya berbasis DA1," jelas dia.

Jadi, kata dia, apabila ada calon anggota legislatif yang mempersoalkan hasil pemilu hanya berbasis DA1 tentu akan sia-sia. Karena, calon anggota legislatif terpilih tetap mengacu pada SK KPU Nomor 987 dan bukan formulir DA1.

"Sepanjang SK KPU No 987 itu tidak berubah, maka penetapan caleg terpilih berdasarkan SK, kecuali MK memutuskan lain," katanya.

Sementara mantan Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan apabila ada sengketa hasil pemilihan umum memang yang bisa mengubah adalah Mahkamah Konstitusi.

"Ada sengketa hasil itu prosesnya di MK, jadi ruang itu di MK saja. Kalau memang ada perubahan DA1 tanpa putusan MK tidak berlaku," tandasnya. [rok]

Komentar

x