Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 02:41 WIB

Advokat: Putusan MA Konfirmasi Kasus SAT Perdata

Oleh : Ivan Setiadi | Jumat, 12 Juli 2019 | 03:00 WIB
Advokat: Putusan MA Konfirmasi Kasus SAT Perdata
Syafruddin Arsyad Temenggung - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pengacara senior Otto Hasibuan mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) semakin memperjelas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat menyeret Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, dalam kasus pidana.

"Ini telah dikonfirmasikan bahwa kasus yang dikenakan kepada Syafruddin Temenggung adalah perkara perdata dan bukan pidana", katanya menanggapi putusan kasasi MA yang melepaskan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), Kamis (11/7/2019).

Sejak awal, KPK menjadikan Sjamsul tersangka karena diduga bersama-sama Syafruddin melakukan tindakan pidana. Setelah Syafruddin dilepas, maka tak ada lagi landasan KPK menjerat Sjamsul.

"Maka karena dia dibebaskan dan karena perbuatannya adalah perdata, maka tentu Sjamsul Nursalim tidak dapat dijadikan tersangka lagi", ujar Ketua Pembina Peradi itu.

Selain itu berdasarkan putusan Kasasi, persoalan Syafruddin dan BLBI, dinilai sebagai urusan perdata. "Seperti yang telah kami katakan selama ini bahwa pemerintahlah yang harus mempermasalahkan secara perdata jika memang ada kerugian dalam bentuk apapun. Hingga kini, pemerintah tidak mempermasalahkan hal itu, karena pemerintah tahu dan mengakui bahwa tidak ada misrepresentasi dan tidak ada kerugian yang dialami," bebernya.

Otto pun mengapresiasi putusan Mahkamah Agung tersebut karena memberikan putusan yang adil dan benar dan memberikan kepastian hukum.

Di Pengadilan Negeri Tangerang, Otto bersama pemerhati hukum lain melayangkan perkara gugatan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan institusi BPK. Ia mewakili kliennya, Sjamsul Nursalim dalam gugatan terhadap terhadap I Nyoman Wara selaku penanggung jawab laporan audit ("Tergugat I") dan institusi BPK ("Tergugat II") menyangkut hasil audit Investigasi BPK 25 Agustus 2017 yang dinilai telah melanggar Undang-Undang dan menyimpang dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Seperti diketahui, Sjamsul Nursalim sendiri sudah sejak 25 Mei 1999 mendapatkan Release and Discharge (pelepasan dan pembebasan) dan jaminan tidak dituntut secara pidana dari pemerintah setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya atas BLBI sesuai perjanjian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) yang digariskan pemerintah. Laporan Audit investigasi BPK 2002 telah menyatakan bahwa MSAA telah Final Closing pada tanggal 25 Mei 1999 dengan adanya Release and Discharge tersebut

Dalam perkara gugatan di PN Tangerang, penggugat menyatakan bahwa para tergugat telah mengabaikan Laporan Audit Investigasi BPK 2002 dan Laporan Audit BPK 2006.

Laporan Audit Investigasi BPK 2002 menyimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya dalam MSAA (MSAA telah closing) pada tanggal 25 Mei 1999. Sedangkan Laporan Audit BPK 2006 menyimpulkan bahwa Surat Keterangan Lunas (SKL) layak diberikan kepada Penggugat karena telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002.

Laporan audit BPK 30 Nopember ini sudah disampaikan ke DPR. Kedua hasil pemeriksaan tersebut seharusnya dipertimbangkan dalam audit Investigasi BPK 2017. Namun halj ini tidak dilakukan sehingga telah melanggar SPKN.

Para Tergugat tidak pernah memeriksa, mengkonfirmasi dan mengklarifikasi informasi/bukti dari KPK dengan auditee, maupun terhadap pihak-pihak terkait lainnya.

"Informasi dari penyidik KPK diterima begitu saja tanpa dinilai atau diuji kebenarannya. Akibatnya, dalam Laporan Audit Investigasi BPK 2017 hanya disajikan pandangan sepihak, yakni dari penyidik KPK", ujar Otto.

Penerbitan Laporan Audit Investigasi BPK 2017 itu pun melanggar Peraturan BPK No. 2/2016 karena tidak dibahas dan diputuskan dalam sidang BPK. Peraturan BPK itu menentukan bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Peraturan itu juga menentukan bahwa BPK memutuskan Hasil Pemeriksaan dalam Sidang BPK. Sidang BPK dimaksud ternyata tidak pernah diadakan. Maka laporan audit tersebut menjadi tidak sah sebagai Keputusan BPK, dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Perbuatan melawan hukum di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materiil maupun immateriil (moril). Sehubungan dengan itu penggugat memohon agar Laporan Audit Investigasi BPK 2017 dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Komentar

Embed Widget
x