Find and Follow Us

Sabtu, 20 Juli 2019 | 05:00 WIB

Keluarga Besar NU Minta KPK Periksa Dirut KBN

Kamis, 11 Juli 2019 | 17:06 WIB
Keluarga Besar NU Minta KPK Periksa Dirut KBN
(inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksaa Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Sattar Taba. KBNU Jakarta Utara mengaku menemukan 20 kasus dugaan korupsi di PT KBN dalam kurun waktu 2014-2016.

"KPK harus periksa H.M. Sattar Taba atas 20 kasus di KBN dengan kerugian negara sebesar Rp 64,1 Miliyar," ujar koordinator KBNU Jakarta Utara Wahyudin, Kamis (11/7/2019).

Wahyudin menyebut ada banyak modus yang ditemukan KBNU Jakarta Utara dalam kasus proyek PT KBN. Diantaranya adalah dengan memainkan perjanjian kontrak. Disebutkan Wahyudun, oknum PT KBN tidak segan-segan melakukan wanprestasi dalam menjalankan perjanjian kontrak demi tujuan tertentu.

"Kami menduga modus ini juga dilakukan dalam kasus PT KBN dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN) terkait masalah pengelolaan Pelabuhan Marunda. Hal ini terlihat dari Addendum Kontrak yang sampai terjadi tiga kali dan hingga saat ini masih berlart-larut. Bahkan kasus ini terlihat janggal dengan dimenangkannya PT KBN oleh Hakim/Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," katanya.

Lebih lanjut, KBNU kata Wahyudin 20 kasus dugaan korupsi di PT KBN harus diaudit dan diinvestigasi lebih lanjut. Bahkan KBNU Jakarta Utara mendorong Dirut KBN diperiksa dan harta kekayaannya diaudit.

Tak sampai di situ, KBNU juga meminta KPK untuk memeriksa hakim, 3 dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan 3 hakim lainnya dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memutuskan perkara PT KBN dengan PT KCN.

Wahyudin mengatakan KBNU Jakarta Utara sebelumnya sudah menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK. Selain aksi demonstrasi, KBNU Jakarta Utara juga malaporkan dugaan korupsi di PT KBN ke KPK dengan tanda terima laporan 004/KNU/VII/2019 dengan nomor registrasi: 56/200.

"Tadi kami menyerahkan bukti tambahan ke KPK," tandasnya. [ton]

Komentar

x