Find and Follow Us

Senin, 21 Oktober 2019 | 03:18 WIB

KPU Diingatkan Tidak Ubah Hasil Pileg di Jatim

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Kamis, 11 Juli 2019 | 13:54 WIB
KPU Diingatkan Tidak Ubah Hasil Pileg di Jatim
Mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah menilai sengketa hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Jawa Timur XI yang dikeluarkan Bawaslu telah melanggar aturan perundang-undangan.

"Jika KPU tetap melakukan, maka terancam pidana 1 hingga 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta," kata Nasrullah kepada wartawan, Kamis (11/7/2019).

Menurut dia, putusan Bawaslu Nomor: 02/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 hanya memerintahkan KPU untuk mengecek dan memperbaiki DA1. Tapi, dalam amar putusan itu Bawaslu tidak pernah menyebutkan agar membatalkan keputusan KPU Nomor 987/2019 tentang penetapan hasil pemilu presiden, DPR, DPRD Provinsi maupun kabupaten kota.

"Khusus mengenai Jatim XI terkait Partai Nasdem, tidak ada sama sekali amar putusan tadi (membatalkan). Sehingga, KPU tidak dapat menjalankan proses pembatalan karena tidak ada perintah itu," ujarnya.

Kemudian, Nasrulah menambahkan bahwa perkara Jawa Timur XI Partai Nasdem tidak pernah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Maka, semua pihak termasuk Nasdem sudah menilai dan sepakat dengan kebenaran dalam SK KPU Nomor 987.

"Jika hasil sudah ditetapkan, satu-satu lembaga yang mempunyai otoritas untuk koreksi atau pembatalan penetapan KPU hanya MK," jelas dia.

Jadi, kata dia, kalau KPU tetap menjalankan putusan Bawalsu itu terbatas ruangnya hanya menjalankan proses pencocokan saja. Namun, tidak bisa merubah keputusan yang sudah tetapkan meskipun institusi yang menetapkan.

Menurut dia, jika KPU ingin memaksakan keputusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan baru, berarti ada dua keputusan baru dan dua berita acara baru. Ini jelas melanggar dan mengabaikan SK No 987, bahkan jika tetap menjalankan proses itu inkonstitusional.

"Hati-hati, tolong temen KPU ini bekerja secara konstitusional, jangan paksakaan dari batas kemampuan. Mengoreksi dan membatalkan keputusan yang dibuat melanggar karena yang punya otoritas tunggal hanyalah MK," tandasnya. [rok]

Komentar

Embed Widget
x