Find and Follow Us

Selasa, 20 Agustus 2019 | 11:04 WIB

Mahfud: Urusan Hukum Selesai, Kok Diungkit Kembali

Oleh : Ivan Setyadhi | Jumat, 5 Juli 2019 | 11:03 WIB
Mahfud: Urusan Hukum Selesai, Kok Diungkit Kembali
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan saat ini hal paling penting dalam merajut masa depan Indonesia dan menguatkan nasionalisme adalah bagaimana menegakkan hukum dan keadilan.

"Bagi saya nasionalisme kita harus berbasis penegakan hukum dan keadilan," tegasnya di depan peserta dialog "Merajut Masa Depan Indonesia" yang diselenggarakan oleh organisasi nirlaba United in Diversity (UID), Jumat (5/7/2019).

Gurubesar hukum tata negara itu mengingatkan bahwa hukum itu harus punya tiga fungsi dan tujuan, yakni harus memberi kepastian, berkeadilan dan memberi kemanfaatan.

"Saya selalu mengatakan dan berkeyakinan, kalau hukum dan keadilan bisa ditegakkan dengan baik, lebih dari 50% persoalan kita selesai, sisanya itu ad-hoc," ungkapnya

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu menambahkan, sekarang ini berbagai sektor rusak karena pelanggaran hukum dan korupsinya banyak. Parahnya lagi, yang memberantasnya tidak sungguh sungguh, malah ikut korupsi.

Kepastian hukum adalah tuntunan bagi masyarakat agar mengetahui dan bisa memprediksi apa yang dilakukan dan apa akibatnya kalau melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Namun katanya, ada kepastian hukum tapi kalau tidak adil bisa menimbulkan masalah. Kalau ada kepastian hukum dan ada keadilan, tapi tidak memberi manfaat juga bisa merusak.

"Kalau hanya grusa grusu dengan penuh emosi mau menegakkan hukum tapi tidak memberi kemanfaatan bagi kelangsungan bangsa dan negara harus dihindari," bebernya.

Ia melihat bahwa sekarang ini ada gejala kepastian hukum mulai dilanggar. Karena penegak hukum mungkin terlalu berlebihan.

Mahfud memberikan contoh tentang orang yang sudah menyelesaikan urusannya tapi kini diungkit ungkit lagi. Itu sebenarnya tidak boleh menurut dunia hukum, karena tidak memberi kepastian.

"Orang sudah menyelesaikan urusan hukum, koq tiba tiba dianggap belum selesai. Kasus seperti itu sekarang sudah mulai banyak terjadi. Sudah mulai menggejala," kritiknya.

Sementara itu Prof. Ahmad Syafii Maarif menyerukan agar masyarakat mulai berani dan tidak perlu merasa ketakutan menyuarakan kebenaran apapun latar belakang sosial budayanya. "Mayoritas kita masih waras, tapi masih diam karena pertimbangan agama, ras, dan lain-lainnya," katanya.

Ahmad Syafii Maarif juga menandaskan kepada para politisi maupun tokoh-tokoh partai politik untuk naik kelas.

"Kita harapkan kepada para politisi mau naik kelas, belajar menjadi negarawan," kata Syafii.

Apabila politisi maupun tokoh partai mau melakukan ini akan membuat kondisi lebih baik. "Jangan sampai politisi itu bak mahluk bertopeng, kelihatannya baik tapi kelakuannya tidak seperti kelihatannya," kritik pendiri Maarif Institute itu. [rok]

Komentar

x