Find and Follow Us

Rabu, 23 Oktober 2019 | 16:03 WIB

KPU Kudus Siap Hadapi Gugatan Tiga Caleg di MK

Oleh : Happy CH Karundeng | Kamis, 4 Juli 2019 | 05:04 WIB
KPU Kudus Siap Hadapi Gugatan Tiga Caleg di MK
(Foto: inilahcom/ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Kudus - Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kudus Cahyo Maryadi mengatakan, tiga calon anggota legislatif (caleg) DPRD di Kudus telah mengajukan gugatan dan telah diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus ini akan segera disidangkan.

Untuk itu ia menegaskan, pihaknya siap menghadapi 3 kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh tiga caleg itu.

"Ketiganya sudah diregistrasi. Artinya ini akan disidangkan oleh MK," katanya di Kudus, Rabu (3/7/2019).

Ia menjelaskan, sesuai data registrasi di MK, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2019, tahapan PHPU akan dimulai pada tanggal 9-12 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Selanjutnya pada tanggal 12-26 Juli pemberian jawaban dan keterangan, tanggal 15-30 Juli 2019 pemeriksaan persidangan. Lalu tanggal 31 Juli hingga 15 Agustus 2019 rapat permusyawaratan hakim, pada tanggal 6-9 Agustus 2019 sidang sumpah, serta tanggal 6-14 Agustus 2019 penyerahan salinan putusan.

Ia menjelaskan, gugatan pertama dilayangkan Agus Wariono (AW) dari Partai Gerindra. AW meminta pembatalan keputusan KPU nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kudus dapil 4.

"Pemohon ini meminta agar perhitungan suara ulang di beberapa TPS di daerah pemilihannya," bebernya.

Kedua gugatan juga dilayangkan caleg dari PAN yakni Bambang Kasriono. Dalam pemohonannya, pemohon meminta pembatalan keputusan KPU nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk anggota DPRD Kudus dapil 3.

"Yang bersangkutan juga menuntut perhitungan ulang di beberapa TPS," bebernya.

Terakhir adalah gugatan yang dilayangkan Agus Setyabudi dari Partai Hanura. Dalam gugatannya, pemohon menyampaikan temuan terlalu banyak DPTb dan DPK di beberapa desa. Meliputi Desa Honggosoco, Desa Sadang, Desa Lau, dan Desa Kandangmas.

"Kemudian mendalilkan pemilih DPK harus memilih presiden dan DPR pusat dan DPR provinsi bukan ikut serta memilih DPRD kabupaten. Ia memohon untuk dilakukan pemilihan ulang di TPS tersebut. Pemilihan ulang hanya pemilihan DPRD atau parpol tingkat kabupaten," jelasnya. [hpy]

Komentar

Embed Widget
x