Find and Follow Us

Jumat, 23 Agustus 2019 | 19:26 WIB

Larang Aksi di MK

Kapolri : Yang Rusuh Jadi Musuh Bersama

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Selasa, 25 Juni 2019 | 14:32 WIB
Kapolri : Yang Rusuh Jadi Musuh Bersama
Kapolri Jenderal Tito Karnavian - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian tegas menolak izin aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis, 27 Juni. Tito menyebut siapapun yang membuat rusuh nantinya akan menjadi musuh bersama.

"Peristiwa kemarin, 21 dan 22 Mei 2019, masukan yang saya dapat dari survei justru masyarakat tidak menghendaki adanya kerusuhan, kekacauan, dan lain-lain. Masyarakat Jakarta tidak menghendaki. Jadi, siapa yang membuat rusuh, itu akan menjadi musuh masyarakat," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/5/2019).

Tito mengingatkan jika massa tetap melakukan aksi maka untuk tetap menaati aturan. Aksi pun akan digeser di Patung Kuda.

"Saya tentunya mengharapkan bagi yang unjuk rasa, ingat aturan-aturan itu. Kalau ada yang mengganggu ketertiban publik, jalan umum, hak asasi orang lain, mengganggu persatuan dan kedamaian, menghujat, menyampaikan sesuatu yang palsu atau hoax kebencian dan lain-lain, kita akan tindak kalau itu di langgar," ucap Tito.

Tito mengaku telah mempersiapkan puluhan ribu anggota untuk mengamankan wilayah MK dan objek vital lainnya. Tito tak segan membubarkan massa secara paksa jika membuat kerusuhan.

"Itu prinsipnya itu dan saya juga sudah menekankan kepada jajaran kita tetap waspada kekuatan kita juga saya berkordinasi dengan panglima TNI, KSAD, kita sudah persiapkan pasukan saya kira hampir 45 ribu ya kita siapkan kemudian kita akan jaga kalau perlu kita tutup, kita tutup kemudian kalau tetap melaksanakan unjuk rasa sepanjang kalau mengganggu kepentingan publik kita akan bubarkan, tapi saya sudah menegaskan kepada anggota saya tidak boleh membawa peluru tajam," jelas Tito.

PA 212, GNPF, dan sejumlah organisasi lain akan menggelar aksi mengawal sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 27 Juni, saat pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2019. Aksi ini disebut untuk membela agama demi menegakkan keadilan.

"Iya, kita kan PA 212 memang fokus di 26 juni. 27 kita masih turun mengawal hasil persidangan," kata juru bicara PA 212, Novel Bamukmin kepada INILAHCOM, Senin (24/62/2019). [rok]

Komentar

x