Find and Follow Us

Selasa, 16 Juli 2019 | 14:07 WIB

Kapolri Tak Beri Izin Aksi PA 212 di Gedung MK

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Selasa, 25 Juni 2019 | 12:30 WIB
Kapolri Tak Beri Izin Aksi PA 212 di Gedung MK
Kapolri Jenderal Tito Karnavian - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Persaudaraan Alumni (PA) 212 merencanakan menggelar aksi 26-27 Juni mengawal putusan sengketa Pilpres 2019. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan tak memberi izin aksi tersebut.

"Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro Jaya, kepada BIN, kepolisian tidak memberikan izin (demo) di depan MK, kenapa, dasar saya adalah UU Nomor 9 tahun 1998 pasal 6 itu tentang penyampaian pendapat di muka umum penyampaian pendapat di muka umum," tegas Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Tito mengatakan dalam Pasal 6 itu dijelaskan bahwa unjuk rasa tidak boleh mengganggu ketertiban umum, publik dan tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain serta harus menjaga kesatuan bangsa.

Lebih lanjut, alasan lain dari Jenderal Bintang empat tak mengizinkan aksi di depan gedung MK itu berkaca pada aksi di Bawaslu pada 21-22 Mei lalu. Tito tidak ingin aksi serupa yang berujung pada kerusuhan.

"Pada waktu di depan Bawaslu itu sebetulnya Polri sudah sangat toleran dan melakukan diskresi sebetulnya tidak tepat untuk melanjutkan aksi di depan Bawaslu yang merupakan jalan protokol karena akan mengganggu publik dan pemakai jalan lainnya apalagi dilaksanakan malam hari karena aturannya hanya berlaku di luar itu sampai dengan jam 18.00," jelas Tito.

"Tapi toleransi dan diskresi yang diberikan Polri telah disalahgunakan adanya kelompol perusuh yang saya yakin sudah merencanakan, kenapa merencanakan kalau memang konflik biasa itu peralatan yang digunakan seadanya, ini ada molotov itu dipersiapkan, ada petasan roket itu pasti sudah dibeli sebelumnya, ada mobil ambulance isinya panah kemudian batu parang itu pasti dipersiapkan sebelumnya jadi peristiwa 21-22 itu sudah direncanakan rusuh, saya tidk ingin itu terulang kembali kebaikan yamg kita lakukan diskresi saya tidak ingin lagi dislahgunakan, untuk itu saya larang semua unjuk rasa yang melanggar ketertiban publik," sambung Tito.

PA 212, GNPF, dan sejumlah organisasi lain akan menggelar aksi mengawal sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 27 Juni, saat pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2019. Aksi ini disebut untuk membela agama demi menegakkan keadilan.

"Iya, kita kan PA 212 memang fokus di 26 juni. 27 kita masih turun mengawal hasil persidangan," kata juru bicara PA 212, Novel Bamukmin kepada INILAHCOM, Senin (24/62/2019). [rok]

Komentar

x