Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 02:31 WIB

Polri Imbau Tak Ada Aksi di Tanggal 26-29 Juni

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Senin, 24 Juni 2019 | 17:43 WIB
Polri Imbau Tak Ada Aksi di Tanggal 26-29 Juni
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Polri meminta tidak ada aksi massa yang turun ke jalan pada 26 Juni sampai 29 Juni 2019 khususnya di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada tanggal 28 Juni, MK diketahui akan memutus hasil sengketa Pilpres 2019.

"Mabes Polri sudah mengimbau agar tidak melakukan mobilisasi massa pada tanggal 26 Juji, 27 Juni, 28 Juni, maupun pasca 29 Juni," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dedi menyebutkan masyarakat dimintai untuk melihat hasil putusan sidang sengketa Pilpres melalui layar televisi. Sebab, aksi turun kejalan di sekitar MK dilarang karena akan mengganggu ketertiban umum.

"Bahwa seluruh tahapan KPU di MK itu sudah dilakukan secara konstusional. Bahwa masyarakat juga bisa langsung melihat perkembangannya karena itu disiarkan langsung oleh seluruh media TV, bisa langsung di rumah," terang Dedi.

"Dan Mabes Polri juga sudah menyampaikan, untuk di area Gedung MK itu adalah area steril. Tidak boleh ada kegiatan massa di sana. Demo di sana tidak boleh," sambung Dedi.

Dedi bilang kawasan MK dan sekitarnya akan ditutup dimulai hari ini. Area di kawasan MK disterilkan guna mengantisipasi adanya massa yang turun ke jalan.

"Ya (ditutup) salah satunya itu rekayasa dalam rangka mengantisipasi segala macam potensi gangguan," jelas Dedi.

MK diketahui saat ini tengah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sidang sengketa hasil Pilpres 2019 untuk memutuskan hasilnya paling lambat 28 Juni.

Pada 28 Juni nanti, PA 212 juga direncanakan menggelar aksi di kawasan MK. Ormas dari GNPF, PA 212 dan lainnya akan turun ke jalan mengawal putusan MK terkait hasil sengketa Pilpres 2019. Namun, polisi memastikan melarang aksi tersebut karena jalan di depan MK merupakan jalan protokol yang dilarang untuk kegiatan unjuk rasa. [adc]

Komentar

Embed Widget
x