Find and Follow Us

Sabtu, 20 Juli 2019 | 15:37 WIB

Soal MK Diskualifikasi Paslon

Singgung Kotawaringin, BW: Pernah Ada

Oleh : Happy CH Karundeng | Sabtu, 22 Juni 2019 | 05:04 WIB
Singgung Kotawaringin, BW: Pernah Ada
(Foto: inilahcom/Agus Priatna)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto sedikit membantah pernyataan saksi Ahli Heru Widodo yang menyatakan tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang diskualifikasi pasangan capres-cawapres. BW menegaskan, pernyataan Heru mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu.
"Oh nggak, nggak, Heru pendapatnya itu sejak digunakannya UU Nomor 7 Tahun 2017. Tapi kalau UU kan sebenarnya banyak, Kotawaringin macam-macam itu," katanya usai sidang Sengketa Pilpres di Gedung MK, Jumat (21/6/2019).
Ia kembali menyinggung soal sengketa Pemilu di Kotawaringin Barat yang sempat ditanganinya pada 2010 silam. Ia menegaskan, kala itu MK mendiskualifikasikan pasangan Sugianto-Eko Soemarno yang telah ditetapkan KPUD sebagai pemenang pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah kala itu. Namun, setelah UU Nomor 7 Tahun 2017 diberlakukan, ia menyatakan memang hingga kini belum ada lagi putusan MK yang mendiskualifikasi hasil pemilu yang sudah ditetapkan pihak KPU.
"Saya dulu jadi lawyers untuk perkara diskualifikasi untuk Kotawaringin, jadi pernah ada. Tapi memang yang di UU Nomor 7 Tahun 2017 belum (ada diskualifikasi)," jelas dia.
Untuk itu BW mengaku banyak menaruh harap kepada MK untuk berlaku adil. Ia menilai banyak pertarungan gagasan yang bermanfaat bagi MK.
"Kalau saya sih banyak berharap sih di MK ini. Sebab banyak pertarungan gagasan, ada beberapa isu mengenai modern scientific. Pembuktian tadi sudah mulai digarap sama hakim," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, saksi ahli yang dihadirkan tim hukum Joko Widodo-Maruf Amin, Heru Widodo menyebut diskualifikasi diputus MK di tingkat pemilihan kepala daerah.
"Diskualifikasi ini memang sudah ditegaskan, apabila terjadi terhadap Pasal 286 dan 460, peserta pemilihan dapat didiskualifikasi dan ditegaskan kewenangan untuk menerima laporan dan menjatuhkan putusan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut ada di Bawaslu," kata Heru dalam sidang di MK, Jumat (21/6/2019). [hpy]

Komentar

x