Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 10:32 WIB

Sidang MK Siang Ini Mendengarkan Saksi Pihak KPU

Oleh : Fadhly Zikry | Kamis, 20 Juni 2019 | 11:17 WIB
Sidang MK Siang Ini Mendengarkan Saksi Pihak KPU
(Foto: Inilahcom/Agus Priatna)

INILAHCOM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Kamis (20/6), pukul 13.00 WIB, di Ruang Sidang Pleno Gedung MK dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli Termohon, atau KPU.

Sebelumnya, sidang ketiga, perkara dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES/XVII/2019 ini, dengan agenda mendengarkan saksi pemohon, tim hukum pasangan Calon Presiden 02, Prabowo-Sandi, digelar hingga Kamis (20/6) subuh. Pemohon menghadirkan 15 orang Saksi dan 2 orang Ahli yakni Jaswar Koto dan Soegianto Soelistiono

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Jumat (14/6) lalu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis dalam pelaksanaan Pilpres 2018.

Selain itu, Pemohon menyampaikan pokok- pokok permohonan, di antaranya cacat formil persyaratan calon wakil presiden Nomor Urut 01 Maaruf Amin yang sejak pencalonan hingga sidang pendahuluan digelar masih berstatus pejabat BUMN.

Kemudian, Pemohon juga mendalilkan cacat materiil Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin selaku Pihak Terkait atas penggunaan dana kampanye yang diduga berasal dari sumber fiktif; serta kecurangan lainnya yang telah dilakukan Pihak Terkait dalam Pilpres 2019 yang telah digelar pada 17 April 2019 lalu.

Selanjutnya, pada sidang lanjutan, Selasa (18/6) lalu, kuasa hukum termohon, Ali Nurdin menyatakan bahwa permohonan yang disampaikan pada 14 Juni 2019 oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, tidak terdapat uraian mengenai kesalahan penghitungan suara hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Termohon juga menyatakan sikap menolak secara tegas perbaikan permohonan yang disampaikan secara terbuka oleh Pemohon berdasar pada ketentuan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum.

Terkait dengan dalil adanya kecurangan yang bersifat, Nurdin menilai unsur TSM yang disampaikan pada permohonan hanya sebatas uraian umum.

Pada kesempatan yang sama, I Wayan Sudirta selaku salah satu kuasa hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin selaku Pihak Terkait, menolak seluruh dalil yang disampaikan Pemohon.

Kemarin (19/6/2019), sidang ketiga, salah satu saksi pemohon, Agus M. Maksum, memberikan kesaksian terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berkode khusus dalam jumlah yang tidak wajar. Diakui Agus bahwa sejak Desember 2018, dirinya selaku Ketua Tim Informasi Teknologi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum terkait DPT yang bermasalah tersebut.

Pada kesempatan selanjutnya, Pemohon menghadirkan Idham Amiruddin yang berprofesi sebagai penggiat software dan konsultan analisis database untuk memberikan kesaksian sehubungan ditemukannya permasalahan DPT. Dalam temuan mandirinya, Idham menyimpulkan telah adanya NIK kecamatan siluman, NIK rekayasa serta adanya pemilih ganda dan pemilih di bawah umur yang terjadi dalam data kependudukan di Indonesia.

Terakhir, Ahli biometric software development, Jaswar Koto selaku Ahli Pemohon mengungkapkan bahwa terdapat pola kesalahan input data pada sistem Situng milik KPU yang cenderung menggelembungkan jumlah perolehan suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan mengurangi suara pasangan Prabowo-Sandiaga. Hingga sidang pun berakhir pada Kamis (20/6) subuh, pukul 04.55 WIB. [rok]

Komentar

x