Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 02:41 WIB

KPK Tanggapi MenkumHAM Soal Napi Korupsi

Oleh : Ivan Setyadhi | Selasa, 18 Juni 2019 | 21:27 WIB
KPK Tanggapi MenkumHAM Soal Napi Korupsi
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon pernyataan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Laoly soal narapidana korupsi tak bisa ditempatkan di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut bahwa yang disampaikan Laoly bukan sepenuhnya menolak atas usulan KPK bersama Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Koordinasi yang telah dilakukan sejak lama, dengan pemindahan sejumlah Napi Korupsi ke Nusakambangan.

"Kami harap pernyataan Menteri Hukum dan HAM tersebut bukanlah berarti menolak sepenuhnya pemindahan Napi Korupsi ke Lapas Nusakambangan, tetapi spesifik pada pandangan bahwa napi korupsi tidak dapat diletakkan di Lapas dengan kategori Super Maximum Security," kata Febri dikonfirmasi, Selasa (18/6/2019).

KPK mengingatkan soal eraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Revitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana, yang dilaksanakan di 4 lapis Lapas, mulai dari Super Maximum Security, Maximum Security, Medium hingga minimum security.

Maka itu, semestinya Laoly dapat memahami di Lapas Nusakambangan, tidak hanya ada Lapas dalam kategori super maximum security, tetapi juga ada Maxium, Medium hingga Minimum security.

Febri menyebut atas koordinasi dengan Ditjen PAS pun, bahwa napi korupsi dapat ditempatkan di Lapas Maximum Security. Hal ini, bertujuan agar tak terjado kembali resiko yang tinggi pengulangan pidana khusus dalam tindak pidana korupsi.

"Ini KPK telah melakukan OTT (operasi tangkap tanga) Kalapas Sukamiskin yang disuap oleh narapidana kasus korupsi di sana. Kami menduga praktek seperti ini sangat beresiko terjadi untuk pihak lain," ungkap Febri

Febri mengungkapkan ditakutkan kembali pula pengiapan terhadap petugas lapas untuk mendapatkan fasilitas tertentu ataupun bentuk pemberian gratifikasi dan uang pelicin.

"Sehingga sangat logis jika mereka (napi korupsi) ditempatkan di Lapas Maximum Security tersebut," tutup Febri
Siang tadi, Yasonna Laoly menolak usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar narapidana kasus korupsi dipindahkan ke Nusakambangan.

Menurut Yasonna, Lapas Nusakambangan diperuntukan untuk narapidana dengan kategori high risk. Sementara itu, Yasonna menganggap narapidana koruptor tidak termasuk kategori tersebut.

"Di Nusakambangan itu kita menempatkan memang lapas-lapas yang high risk, lapas super maximum security. Napi-napi koruptor bukan lah napi kategori napi high risk yang memerlukan super maksimum sekuriti, jadi itu persoalannya," kata Yasonna di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019). [adc]

Komentar

Embed Widget
x