Find and Follow Us

Sabtu, 20 Juli 2019 | 05:00 WIB

Pengacara Sebut Kasus Ratna Berbau Politis

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Selasa, 18 Juni 2019 | 13:57 WIB
Pengacara Sebut Kasus Ratna Berbau Politis
Terdakwa kasus hoaks penganiayaan, Ratna Sarumpaet - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pengacara terdakwa kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, Desmihardi, mengatakan kasus yang menyeret kliennya tak bisa lepas dari ramainya politik yang sedang berlangsung di Indonesia.

"Kami menyadari bahwa persoalan hukum yang dihadapkan terdakwa terjadi ketika negara ini melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Desmihardi saat membacakan pledoi di PN Jaksel, Selasa (18/6/2019).

Desmihardi menyebut kasus kliennya jug dipengaruhi oleh politik yang sedang memanas di Indonesia. Sebab, Ratna sebelumnya merupakan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

"Keberadaan terdakwa sebagai tim jurkamnas salah satu calon presiden dan wakil presiden serta sikap politik terdakwa sebagai seorang aktivis yang selalu memberikan kritik yang sangat tajam dan keras kepada pemerintah dirasakan mempengaruhi jalannya pemeriksaan perkara ini. Mulai dari penyidikan hingga penuntutan," jelasnya.

Soal kaitan politik, Desmihardi mencotohkan kasus Ratna telah menyeret tokoh-tokoh politik selama proses penyediaan sampai persidangan. Pelibatan tokoh-tokoh politik ini disebut untuk menghantam lawan politik.

"Perkara yang melibatkan terdakwa juga melibatkan tokoh-tokoh penting di negara ini, baik secara langsung tidak langsung. Tidak heran apabila perkara ini dijadikan komoditas politik untuk menghantam lawan politik bahkan perkara ini dibahas dalam berbagai acara debat termasuk debat capres-cawapres yang diselenggarakan KPU," ungkapnya.

Desmihardi juga menyoroti pemakaian Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai dasar tuntutan jaksa penuntut umum. Menurutnya, pasal tersebut sudah lama tidak lagi dipakai karena saat ini sudah ada undang-undang baru, yaitu UU 32/2002 tentang Penyiaran dan UU 40/1999 tentang Pers.

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa menuntut Ratna 6 tahun penjara karena membuat onar atas hoax penganiayaan. Ratna disebut dengan sengaja menyebarkan hoax tersebut.

"Menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Ratna Sarumpaet terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita bohong," ujar jaksa Daroe Tri Sadono.

Jaksa memaparkan bahwa Ratna Sarumpaet telah membuat onar dengan hoax penganiayaan yang dibuat dan disebarkannya. Ratna disebut Jaksa dengan sengaja menyebarkan foto-foto muka lebam yang diklaim sebagai penganiyaan namun ternyata akibat operasi plastik. [rok]

Komentar

x