Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 02:40 WIB

Sidang Kedua Sengketa Pilpres

Tim Hukum BPN Akan Ajukan Surat Perlindungan Saksi

Oleh : Ray Muhammad | Selasa, 18 Juni 2019 | 04:00 WIB
Tim Hukum BPN Akan Ajukan Surat Perlindungan Saksi
Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, dan Denny Indrayana saat mengikuti jalannya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta - (Foto: Inilahcom/Agus Priatna)

INILAHCOM, Jakarta - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengajukan surat permohonan perlindungan saksi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang lanjutan sengketa pilpres, Selasa (18/6/2019).

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil dari konsultasi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat berlangsungnya sidang.

"Ada beberapa opsi dari hasil konsultasi dengan LPSK. Kami akan sampaikan dalam persidangan," ujar Bambang, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Ia mengungkapkan alasan pihaknya menyampaikan surat permohonan perlindungan saksi lantaran persidangan esok mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi.

"Hasil konsultasinya, tanpa menyebut isi suratnya, LPSK ternyata pernah punya pengalaman untuk melakukan teleconference atau video conference. Bahkan LPSK juga punya pengalaman memeriksa saksi dalam sebuah tirai, tanpa kelihatan muka," ungkapnya.

Namun, dirinya menyayangkan perlindungan terhadap saksi dan korban hanya dilakukan LPSK terkait kasus pidana. Meski demikian, ia optimistis saksi-saksi yang dihadirkannya dalam sidang MK juga mendapatkan perlindungan dari LPSK.

"Di konstitusi itu lebih luas lagi. Siapa pun, setiap orang, warga negara, wajib dilindungi," ucap advokat yang pernah menjadi pimpinan KPK ini.

Komentar

Embed Widget
x