Find and Follow Us

Minggu, 21 Juli 2019 | 20:50 WIB

Kuasa Hukum Bantah Sofyan Jacob Makar

Oleh : Happy Karundeng | Senin, 17 Juni 2019 | 16:33 WIB
Kuasa Hukum Bantah Sofyan Jacob Makar
Kuasa hukum mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Sofyan Jacob, Ahmad Yani - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kuasa hukum mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Sofyan Jacob, Ahmad Yani membantah bahwa kliennya hendak melakukan makar.

Ia menjelaskan, klaim Sofyan soal kemenangan Prabowo-Sandi dan dugaaan kecurangan Pemilu saat 17 April, tak memenuhi unsur pidana.

"Kalau menurut kami belum ada memenuhi unsur kualifikasi pasal yang dimaksudkan. Kan pidatonya pak Sofyan yang jadi rujukan di tanggal 17 april 2019," katanya di Mapolda Metro Jaya, Senin (17/6/2019).

Ia menjelaskan, pernyataan itu didukung oleh banyak ahli pidana yang ikut menyatakan, yang dilakukan Sofyan tidak masuk kualifikasi makar.

"Ini kan kebebasan berserikat, berekspresi. Apalagi dalam kontestasinya dalam pilpres. Jadi apa yang diprotes oleh pak Sofyan yang saya ikuti, disini sudah masuk materi ya. Kan pak Sofyan itu kan pada 17 april quick count mengumumkan. Pertanyaannya atas dasar apa juga quick count mengumumkan," paparnya.

Tak hanya itu, menurutnya, ucapan Sofyan di Kertanegara juga untuk menenangkan pendukung Prabowo-Sandi.

"Apakah quick cpunt itu betul benar, oleh karena itu pak Sofyan menenangkan. Kita harap tenang dan ikuti real count," terangnya.

Selain itu, paslon Prabowo - Sandi juga mendeklarasikan kemenangannya.

"Berdasarkan data yang pak Sofyan dapat input dari BPN, berdasar keterangannya itu yang menang adalah 02. Bahkan kita mengetahui juga kalau 02 sempat declare kemenangannya," imbuh Ahmad Yani.

I menjelaskan, yang dikritik Sofyan adalah Jokowi sebagai Capres, bukan Presiden.

"Kan sekarang ini kan pak Jokowi adalah capres, bukan sebagai presiden. Itu yag harus dibedakan antara pak Jokowi sebagai presiden dan capres. Nah kalau orang mau mengganti kepemimpinan melalui mekanisme demokrasi, itu sah. Tidak makar. Melalui penggantian, minta diganti kepemimpinan melalui pemilu," jelas dia.

Sepanjang tidak melakikan kekerasan, masih dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

"Itu dijamin betul oleh UUD. Apalagi kalau kita mau melihat setelah perubahan, begitu banyak betul pasal HAM yang diakomodir oleh UUD," tandasnya. [ton]

Komentar

x