Find and Follow Us

Kamis, 18 Juli 2019 | 15:02 WIB

Pansel KPK Gandeng BNPT Cegah Capim Radikal

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Senin, 17 Juni 2019 | 16:25 WIB
Pansel KPK Gandeng BNPT Cegah Capim Radikal
Ketua Pansel KPK, Yenti Ganarsih

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK akan melibatkan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dalam menjaring calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Ketua Pansel KPK, Yenti Ganarsih mengatakan anggota Pansel KPK menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penambahan tracking yakni BNPT dan BNN.

"Beliau (Presiden Jokowi) komitmennya terserah pansel sepanjang mengikuti aturan-aturan yang ada, mengikuti kebutuhan yang mendesak di Indonesia," kata Yenti di Istana Kepresidenan, Senin (17/6/2019).

Menurut dia, penilaian terhadap calon komisioner KPK yang mendaftar nanti dapat dilakukan dengan tes psikologi klinis dan meminta data dari BNPT. Tujuannya, untuk melihat bagaimana kecenderungan seseorang bisa terpapar radikalisme.

"Sehingga pansel tidak mau kecenderungan ke radikalisme. Berkaitan dengan masalah psikologi, pemahaman psikologi dan bagaimana kecenderungan seseorang bisa terpapara radikalisme," ujarnya.

Sementara, Yenti mengatakan tujuan menggandeng BNN bukan saja untuk mengetahui apakah calon tersebut pengguna narkoba atau tidak. Akan tetapi, apakah yang bersangkutan terlibat sindikat-sindikat narkoba atau tidak.

"Barangkali nanti ada catatan-catatan bahwa yang bersangkutan yang mendaftar ini ada namanya terlibat di dalam sindikat narkotika. Ini penting, karena di beberapa negara sangat mungkin orang yang terpilih orang yang membackingnya kartel-kartel narkoba," jelas dia.

Sedangkan anggota Pansel KPK, Hamdi Muluk mengatakan BNPT merupakan lembaga yang memiliki otoritas dan data tentang ideologi radikal. Maka, lembaga tersebut dilibatkan untuk menelusuri rekam jejak para calon pimpinan KPK.

"Kita minta bantuan BNPT untuk melakukan tracking, dari semua calon yang masuk kita perlakukan sama. Tolong semua ditracking apakah ada indikasi terpapar ideologi radikal. Jadi saya kira kita sudah punya komitmen yang jelas bahwa tentu Pansel KPK harus terbebas dari kemungkinan-kemungkinan terpapar dari ideologi radikal itu," tandasnya.

Pansel KPK juga meminta bantuan lembaga negara lainnya untuk melakukan penelusuran rekam jejak para calon komisioner antara lain KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), PPATK dan Mahkamah Agung. [ton]

Komentar

Embed Widget
x