Find and Follow Us

Sabtu, 20 Juli 2019 | 05:03 WIB

Ratna Sarumpaet Siapkan 108 Halaman Pledoi

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Senin, 17 Juni 2019 | 14:01 WIB
Ratna Sarumpaet Siapkan 108 Halaman Pledoi
Ratna Sarumpaet - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pengacara terdakwa kasus hoaks Ratna Sarumpaet, Desmihardi, mengaku sudah menyiapkan pledoi (pembelaan atas surat tuntutan) dalam menghadapi sidang lanjutannya di PN Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019) esok.

Total sebanyak 108 halaman. Pledoi disiapkan untuk meluruskan isu kliennya membuat keonaran dengan sengaja.

"Kami melihat (keonaran) itu tidak ada dan tidak pernah terbukti di persidangan. Apalagi keonaran tidak pernah terbukti di persidangan. Keonaran itu kan satu fakta. Mestinya yang membuktikan keonaran itu adalah saksi, bukan ahli," katanya di Mapolda Metro Jaya, Senin (17/6/2019).

Desmihardi melanjutkan, pendapat ahli yang menyebut Ratna bisa membuat onar juga tak bisa dibuktikan.

"Ahli itu kan pendapatnya yang didengar. Pendapatnya mengatakan itu onar, tapi pdahal onar itu sendiri adalah fakta/peristiwa. Menurut kami ga bisa dibuktikan dengan pendapat ahli seperti itu," jelas Desmihardi.

Selain itu, kenonaran yang dimaksud juga tak terjadi.

"Kan tidak terjadi keonaran kok sesuai definisi keonaran itu sendiri ga ada. Apalagi pasal 14 uu no 1 1946 itu ditujukan dalam masa revolusi. Nah sekarang sudah terjadi kedaruratan tidak? Kalau keonaran, apa terjadi bakar-bakaran tidak? Nah itu kami melihatnya di situ," imbuh Desmihardi.

"Kami menyimpulkan memang keonaran tidak ada. Hal itu yang akan dicantumkan dalam pleidoi," sambungnya.

Sebelumnya, jaksa memaparkan Ratna Sarumpaet membuat keonaran dengan menyebarkan kabar hoax penganiayaan.

Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut penganiayaan.

Rangkaian kebohongan dilakukan Ratna lewat pesan WhatsApp, termasuk menyebarkan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak.

Ratna Sarumpaet dituntut dengan pidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. [rok]

Komentar

x