Find and Follow Us

Selasa, 23 Juli 2019 | 19:40 WIB

Tim Hukum: Lawan Paslon 02 Bukan Hanya Joko Widodo

Oleh : Fadly Zikry | Jumat, 14 Juni 2019 | 20:03 WIB
Tim Hukum: Lawan Paslon 02 Bukan Hanya Joko Widodo
Salah satu tim hukum 02, Denny Indrayana - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Tim hukum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi menilai terdapat sejumlah kejanggalan dan kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Presiden 2019 lalu. Salah satunya adalah ketidaksetaraan kesempatan di antara kontestan Pilpres 2019.

Salah satu tim hukum 02, Denny Indrayana menjelaskan bahwa ketidaksetaraan kesempatan itu terjadi lantaran yang dihadapi oleh Prabowo-Sandi bukan hanya Jokowi-Amin sebagai kandidat, melainkan Joko Widodo yang juga sebagai Presiden.

"Dalam praktiknya, terjadi penyimpangan secara mendasar karena yang dihadapi paslon 02 bukan hanya Joko Widodo sebagai Capres Paslon 01 tapi pada kenyataannya adalah Joko Widodo sebagai Presiden petahana dengan segala fasilitas negara yang melekat kepadanya," kata Denny di sidang perdana sengketa Pilpres 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat, (14/6/2019).

Dengan demikian terang Denny, ketidaksetaraan ini menyebabkan penyalahgunaan atau administrasi sumber daya dan memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi partai politik dan kandidat yang berkusa menghadai para penantang mereka sehingga mempengaruhi kesetaraan proses pemilu.

"Penyalahagunaan sumber daya negara ini mencakup seperti penggunaan telepon, kendaraan, serta akses ke sumber daya manusia contohnya pegawai negeri sipil dan pejabat lainnya di kementerian," terangnya.

Padahal lanjut Denny, prinsip keadilan pemilu tersebut sudah diadopsi dalam Undang Undang Dasar 1945 khususnya Bab 7b tentang pemilihan umum yang menegaskan azas Langsung Umum Bebas dan Rahasia.

"Yang artinya tidak oleh sedikit pun mentoleransi sedikit pun penyimpangan pemilu. Setiap pemilu dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama. Serta bebas dari kecurangan pihak manapun," tuturnya.

Dengan demikian lanjut Denny, Mahkamah Konstitusi yang menangani proses sengketa ini harus berwenang menilai keseluruhan proses agar pemilu berjalan sesuai rambu pemilu yang tidak curang yaitu pemilu yang jujur dan adil. [adc]

Komentar

x