Find and Follow Us

Selasa, 25 Juni 2019 | 13:58 WIB

Panglima: Kasus Kivlan-Soenarko Masuk Ranah Sipil

Oleh : Happy Karundeng | Kamis, 13 Juni 2019 | 11:27 WIB
Panglima: Kasus Kivlan-Soenarko Masuk Ranah Sipil
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya tidak akan ikut campur terkait proses hukum dugaan makar yang menjerat dua purnawirawan TNI Mayjen (Purn) Soenarko dan Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

"Terkait dengan proses hukum dan sebagainya TNI tidak ikut karena sudah masuk di ranah sipil," jelas Hadi di Silang Monas, Kamis (13/6/2019).

Hadi menjelaskan, purnawirawan TNI sekarang ini sudah memiliki wadah tersendiri dan berada di luar institusi TNI.

"Untuk purnawirawan sudah ada wadah sendiri, karena purnawirawan secara hukum sudah masuk di ranah sipil. Namun untuk kesatuan sendiri para purnawirawan itu masih dalam pembinaan dari seluruh kepala staf angkatan," katanya.

Ia menegaskan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan beberapa purnawirawan untuk menjalin soliditas.

"Kami terus melaksanakan komunikasi dengan beliau untuk menjaga persatuan kesatuan," ungkap Hadi.

Hadi menilai, kasus yang menimpa para purnawirawan itu tak akan menggangu sinergitas TNI dan Polri.

"Seperti yang diketahui soliditas TNI-Polri sampai sekarang terus. Mulai dari Babinsa dan Babin Kamtibmas ini adalah salah satu bentuknya," imbuh Hadi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya sangat paham bahwa membangun soliditas dengan TNI adalah suatu hal yang mutlak dalam rangka menjaga tegaknya NKRI.

"Oleh karena itu saya menyampaikan kepada panglima komitmen dari Polri untuk senantiasa sinergi bekerja sama dengan TNI," terangya.

Tito menegaskan, penanganan kasus purnawirawan TNI membuatnya dan dan institusi Polri dalam posisi yang tidak nyamanan.

"Tapi ya hukum harus berkata demjkian, ada azas persamaan dimjka hukum, semua orang sama dimuka hukum. Kita juga pernah menangani purnawirawan polri dalam beberapa kasus, saat ini juga kita harus lakukan untuk menunjukan kesamaan dimuka hukum," imbuh Tito.

Tito menjelaskan, kasus Kivlan dan Soenarko, keduanya berbeda.

"Agak berbeda dengan kasus bapak Soenarko, ini senjatanya jelas kemudian dimiliki oleh beliau waktu beliau di Aceh, lalu dibawa ke Jakarta kemudian belum ada rencana senjata itu akan digunakan misalnya untuk melakukan pidana tertentu. Sepeti dalam kasus bapak Kivlan Zen, jadi grade nya beda, sehingga saya kira masih bisa terbuka ruang komunikasi untuk masalah bapak Soenarko ini," tutup Tito. [rok]

Komentar

x