Find and Follow Us

Rabu, 26 Juni 2019 | 08:19 WIB

Belum Terjadi Sinergisitas Lembaga Pemerintahan

Selasa, 21 Mei 2019 | 15:53 WIB
Belum Terjadi Sinergisitas Lembaga Pemerintahan
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Aliansi Masyarakat Indonesia Hebat (Almisbat) sebagai organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi ikut mencermati dan mengkritisi kebijakan pembangunan pertanian selama periode pertama pemerintahan. Catatan diberikan setelah menampung masukan dan saran pendapat dari perwakilan petani, masyarakat, akademisi, lembaga penelitian, LSM, asosiasi petani dan peternak serta perwakilan asosiasi pedagang.

Dalam catatannya, Anggota Dewan Pertimbangan BPN Almisbat, Saiful Bahari mengatakan, kebijakan swasembada pangan selama lima tahun terlihat belum merata pada semua komoditi pangan pokok.

"Dari 9 bahan pangan pokok yang ditetapkan pemerintah baru beras yang relatif stabil baik dari sisi ketersediaan stok, distribusi dan harga. Sedangkan untuk komoditi pangan lainnya termasuk produk hortikultura, daging, telur masih menyimpan berbagai masalah dari mulai kelangkaan stok sampai gejolak harga di pasar," ujar Saiful dalam paparannya di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Menurutnya, daya saing komoditi pertanian Indonesia masih sangat jauh dibandingkan negara-negara lain. Kurangnya daya saing tersebut lebih dikarenakan biaya produksi sektor pertanian Indonesia relatif masih tinggi sehingga ketika masuk ke pasar domestik dan internasional harga mahal dan kualitas kurang. Inilah yang menyebabkan mengapa neraca perdagangan Indonesia khususnya di sektor pertanian (rakyat) selalu defisit.

Selain itu, lanjut Saiful, kebijakan represif dan protektif yang selama ini dijalankan oleh Kementan di sektor pertanian rakyat bukannya menciptakan daya saing yang tinggi tetapi justru mengganggu sistem produksi, distribusi dan harga sehingga masalah gejolak harga selalu terjadi.

"Kalaupun terjadi stabilisasi harga karena dibantu melalui operasi pasar yang sesungguhnya bukan cara yang efektif dalam membangun masa depan pertanian Indonesia. Dan bahkan situasi tersebut menyuburkan praktek-praktek KKN, rente ekonomi bahkan kartel pangan," ujarnya.

Kata Saiful, selama 5 tahun belum terjadi sinergisitas antara kelembagaan pemerintahan terkait dengan pengembangan sektor pertanian nasional. Presiden Jokowi sebenarnya sudah memberikan tapak dasar untuk mempercepat pembangunan pertanian rakyat, salah satunya adalah memberikan akses lahan pertanian melalui program reforma agraria dan perhutanan sosial untuk para petani gurem.

"Karena salah satu persoalan utama pertanian Indonesia adalah ketiadaan lahan pertanian yang cukup. Namun, langkah tersebut kurang mendapat dukungan dari kelembagaan sektor lainnya. Pembangunan pertanian seolah-olah berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi satu dengan lainnya," ujar dia.

Untuk itu, Almisbat, lanjut Saiful merekomendasikan kebijakan pembangunan pertanian di periode kedua nanti antara lain, pertama, untuk program pertanian selama 5 tahun ke depan, Kementan harus mempunyai program prioritas mana-mana komoditi pertanian Indonesia yang menjadi unggulan baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Jangan semua mau diurus, semua mau di ekspor. Negara-negara lain saja yang pertaniannya sudah kuat hanya memprioritaskan beberapa komoditi yang dijadikan unggulan untuk menguasai pasar dunia.

"Sebagian mereka proteksi dan ekspor dan sebagian lagi mereka impor. Oleh karena itu pemerintah harus membuat kajian mendalam dari berbagai aspek mengenai komoditi pertanian unggulan sehingga bisa fokus untuk dikembangkan," ucap Saiful.

Kementan ke depan harus bersinergis dengan kelembagaan pemerintah lainnya dan juga dengan komponen akademisi, peneliti independen, asosiasi-asosiasi petani, peternak, dan pedagang atau industri untuk mencari akar persoalan dan memperbaiki sistem produksi dan tata niaga pertanian agar terdapat kesesuaian antara produksi, distribusi dan harga Pencapaian swasembada pertanian melalui cara-cara represif dan proteksi yang berlebihan harus ditinggalkan karena cara-cara tersebut tidak dapat menciptakan daya saing pertanian Indonesia lebih baik, justru akan menjerumuskan pertanian nasional ke dalam situasi yang sulit berkembang baik di dalam negeri sendiri apalagi di pasar internasional. [rok]

Komentar

x