Find and Follow Us

Rabu, 26 Juni 2019 | 08:07 WIB

Korupsi Pengadaan Kapal Di Bea Cukai dan KKP

KPK Tetapkan 4 Orang Tersangka

Oleh : Ivan Setyadhi | Selasa, 21 Mei 2019 | 15:36 WIB
KPK Tetapkan 4 Orang Tersangka
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan kapal di dua instansi pemerintah yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Di Bea Cukai, KPK mengidentifikasi dugaan korupsi dalam pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boal/FCB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidlkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013-2015.

Di KKP, KPK menyidik pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Penkanan lndonesia (SKlPl) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerlan Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2012 2016.

"Diduga total kerugian keuangan negara sekitar Rp179,28 Miliar," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat menggelar konfrensi pers di Markas KPK, Selasa (21/5/2019).

Keempat tersangka yang ditetapkan KPK yakni, Istadl Prahastanto (IPR), Pejabat Pembuat Komitmen, Heru Sumarwanto (Hsu), Ketua Panitia Lelang, dan Amir Gunawan (AMG), Direktur Utama PT.DRU.
Aris Rustandi (ARS) Pejabat Pembuat Komitmen.

Atas perbuatannya, lPR, HSU, dan AMG di pengadaan 16 Kapal Patroli Cepat di Bea Cukai disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dnubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pldana Korup51,juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara di Pembangunan SKIPI KKP, ARS dan AMG disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"KPK sangat menyesalkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kapal patroli ini. Karena tujuan awalnya diadakannya kapal patroli cepat di Ditjen Bea dan Cukai adalah untuk mengamankan wilayah Indonesia, seperti: menjaga perbatasan dan mellndungl masyarakat lndonesya dan penyelundupan dan perdagangan ilegal," ungkapnya.

Sedangkan pembangunan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan lndonesia (SKlPl) di KKP dilatarbelakangi maraknya praktek Illegal fishing yang berdampak hilangnya devisa negara dan rusaknya terumbu karang akibat penggunaan bom, potassium dan bahan berbahaya Iainnya dalam penangkapan ikan. [rok]

Komentar

x