Find and Follow Us

Rabu, 26 Juni 2019 | 08:23 WIB

KPK Masih Sulit Usut Korupsi BLBI

Oleh : Ivan Setyadhi | Jumat, 17 Mei 2019 | 09:01 WIB
KPK Masih Sulit Usut Korupsi BLBI
Jubir KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut penanganan kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Apalagi, kasus yang sudah menahun itu, bakal kadaluarsa di tahun 2022 mendatang.

"Tepatnya masa daluarsa, daluarsa penuntutan, itu memang jadi perhatian KPK, sekarang kami sudah baru memproses satu orang dari BPPN, ada beberapa nama yang disebutkan di putusan, itu tentu kami dalami lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019) malam.

KPK terus berupaya untuk menghadirkan Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Kini pasangan suami istri tersebut masih berada di Singapura dan tak menanggapi surat pemeriksaan dari KPK.

Belum lagi, KPK menghadapi gugatan perdata yang diajukan Sjamsul atas laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) terkait kerugian negara atas pemberian Surat Keterangan Lunas SKL BLBI.

Gugatan tersebut ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Auditor BPK yang teregistrasi dengan nomor 44/Pdt.g/2019/PN Tgr di pengadilan Negeri Tanggerang, pada Selasa (12/2/2019) lalu.

Meski, kata Febri, KPK bukan menjadi salah satu tergugat, Namun, dalam penanganan perkara penyidik KPK merasa terganggu.

"Kami sudah membahas di internal bahwa, gugatan ini bisa berisiko menggangu kerja KPK, mengganggu pelaksanaan tugas KPK, sehingga KPK turut terlibat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan disana. Jadi kami akan bantu BPK RI dan Auditor BPK karena permintaan audit itu dari KPK sebelumnya," ujar Febri.

Menurut Febri, bila gugatan tersebut telah diputuskan oleh majelis hakim, maka bisa berpengaruh kepada pengusutan kasus.

"Meskipun secara substansi kami sudah yakin terhadap materi gugatan tersebut dapat dijawab dengan rinci," tutup Febri

Terkait pengembangan kasus korupsi BLBI, penyidik KPK telah memeriksa sebanyak 26 saksi. Mereka terdiri dari unsur BPPN, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), dan pihak swasta.
Dalam kasus ini, Majelis hakim telah memvonis Syafruddin Arsyad Temenggung 13 tahun penjara karena terbukti melakukan penghapusan piutang BDNI yang dimiliki Sjamsul Nursalim sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 4,58 triliun.

Dalam putusan majelis hakim, Syafruddin juga dikenakan denda sebesar Rp 700 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam putusan hakim, Syafruddin disebut terbukti melakukan korupsi bersama dengan pihak lain yaitu Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Sjamsul Nursalim, dan Itjih S Nursalim. [rok]

Komentar

x