Find and Follow Us

Rabu, 26 Juni 2019 | 08:10 WIB

PAN Duga Ada Kesalahan Sistemik di KPU

Oleh : Happy Karundeng | Jumat, 17 Mei 2019 | 05:04 WIB
PAN Duga Ada Kesalahan Sistemik di KPU
Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Soni Sumarsono - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Soni Sumarsono menilai Badan Pengawas Pemilu sebaiknya tidak hanya berhenti dengan menyebut hanya terjadi kesalahan operator di KPU yang terbukti bersalah dalam penyelenggaraan penghitungan suara real count melalui Situng.

"Bawaslu seharusnya tidak hanya berhenti pada kesalahan operator saja. Karena ada dugaan bahwa kesalahan ini bukan semata kesalahan manusia (human error), namun ada kesalahan sistemik," katanya kepada INILAHCOM, Kamis (16/5/2019).

Ia kembali menjelaskan, harus dilakukan audit forensik untuk sistem IT KPU RI. Untuk itu, jika audit sudah berjalan, proses Situng harus dihentikan sementara.


"Sebagai konsekuensi dari audit forensik IT KPU maka untuk sementara Situng harus dihentikan sampai ada kepastian sistem IT tersebut telah berjalan dan berfungsi dengan baik," ulasnya.

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan mematuhi rekomendasi Bawaslu untuk memperbaiki sistem informasi penghitungan suara (Situng).

Adapun rekomendasi ini disampaikan Bawaslu dalam putusan pengadilan atas laporan dugaan kecurangan dalam situng KPU yang diajukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Komisioner Ilham Saputra mengatakan, menegaskan tidak akan menghentikan Situng dalam proses real count. Perbaikan sistemnya yang akan dilakukan secara maksimal.

"Kami akan perbaiki sistem penghitungan sebagaimana permintaan Bawaslu dan tidak ada di keputusan Bawaslu yang menyebut akan menutup Situng," ujar Ilham di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Tak hanya dinyatakan terbukti bersalah dalam penyelenggaraan penghitungan suara real count melalui Situng, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dinyatakan melakukan pelanggaran administratif lainnya oleh Bawaslu.

Melalui sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU di pemilu 2019, Bawaslu juga memutuskan bahwa lembaga pemilu ini dinyatakan bersalah dan terbukti, tidak transparan dalam mengumumkan pendaftaran lembaga survei penyelenggara quick count.

Anggota majelis, Rahmat Bagja menyatakan bahwa Bawaslu mengambil kesimpulan bahwa KPU tak melakukan pengumunan secara resmi dan transparan, terkait pendaftaran pelaksanan kegiatan penghitungan cepat pemilu 2019. [hpy]

Komentar

x