Find and Follow Us

Rabu, 18 September 2019 | 21:39 WIB

PAN Minta Adanya Audit Forensik IT KPU

Oleh : Happy Karundeng | Jumat, 17 Mei 2019 | 04:05 WIB
PAN Minta Adanya Audit Forensik IT KPU
Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Soni Sumarsono - (Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Soni Sumarsono menilai, untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu yang menyatakan KPU RI terbukti bersalah dalam penyelenggaraan penghitungan suara real count melalui Situng, harus segera dilakukan audit forensik untuk sistem IT KPU.

"Menindaklanjuti keputusan Bawaslu maka harus segera dilakukan audit forensik sistem IT KPU secara menyeluruh," katanya kepada INILAHCOM, Kamis (16/5/2019).

Ia menjelaskan, salah satu jalan untuk memperbaiki ini adalah dengan melakukan audit tersebut. Tujuannya agar masyarakat tidak akan lagi bertanya-tanya. Audit itu untuk memberikan kepastian bagi masyarakat.

"Langkah ini sangat penting agar masyarakat mendapat kepastian," imbaunya.

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan mematuhi rekomendasi Bawaslu untuk memperbaiki sistem informasi penghitungan suara (Situng).

Adapun rekomendasi ini disampaikan Bawaslu dalam putusan pengadilan atas laporan dugaan kecurangan dalam situng KPU yang diajukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Komisioner Ilham Saputra mengatakan, menegaskan tidak akan menghentikan Situng dalam proses real count. Perbaikan sistemnya yang akan dilakukan secara maksimal.

"Kami akan perbaiki sistem penghitungan sebagaimana permintaan Bawaslu dan tidak ada di keputusan Bawaslu yang menyebut akan menutup Situng," ujar Ilham di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Tak hanya dinyatakan terbukti bersalah dalam penyelenggaraan penghitungan suara real count melalui Situng, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dinyatakan melakukan pelanggaran administratif lainnya oleh Bawaslu.

Melalui sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU di pemilu 2019, Bawaslu juga memutuskan bahwa lembaga pemilu ini dinyatakan bersalah dan terbukti, tidak transparan dalam mengumumkan pendaftaran lembaga survei penyelenggara quick count.

Anggota majelis, Rahmat Bagja menyatakan bahwa Bawaslu mengambil kesimpulan bahwa KPU tak melakukan pengumunan secara resmi dan transparan, terkait pendaftaran pelaksanan kegiatan penghitungan cepat pemilu 2019. [hpy]

Komentar

x