Find and Follow Us

Jumat, 19 Juli 2019 | 01:19 WIB

Poyuono Minta Semua Pleno KPU Dibatalkan

Oleh : Happy Karundeng | Jumat, 17 Mei 2019 | 03:06 WIB
Poyuono Minta Semua Pleno KPU Dibatalkan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan Komisi pemilihan Umum (KPU) bersalah dalam penyelenggaraan penghitungan suara real count melalui Situng sudah tepat.

"Ya sudah benar dan harus ulang dari awal ngitungnya dan semua hasil pleno harus dibatalkan," katanya kepada INILAHCOM, Kamis (16/5/2018).

Ia juga setuju dengan pernyataan Bawaslu kalau KPU bersalah dan terbukti, tidak transparan dalam mengumumkan pendaftaran lembaga survei penyelenggara quick count.

"Engga transfaran untuk maksud curang yang menguntungkan paslon 01," katanya.

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan mematuhi rekomendasi Bawaslu untuk memperbaiki sistem informasi penghitungan suara (Situng).

Adapun rekomendasi ini disampaikan Bawaslu dalam putusan pengadilan atas laporan dugaan kecurangan dalam situng KPU yang diajukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Komisioner Ilham Saputra mengatakan, menegaskan tidak akan menghentikan Situng dalam proses real count. Perbaikan sistemnya yang akan dilakukan secara maksimal.

"Kami akan perbaiki sistem penghitungan sebagaimana permintaan Bawaslu dan tidak ada di keputusan Bawaslu yang menyebut akan menutup Situng," ujar Ilham di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Tak hanya dinyatakan terbukti bersalah dalam penyelenggaraan penghitungan suara real count melalui Situng, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dinyatakan melakukan pelanggaran administratif lainnya oleh Bawaslu.

Melalui sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU di pemilu 2019, Bawaslu juga memutuskan bahwa lembaga pemilu ini dinyatakan bersalah dan terbukti, tidak transparan dalam mengumumkan pendaftaran lembaga survei penyelenggara quick count.

Anggota majelis, Rahmat Bagja menyatakan bahwa Bawaslu mengambil kesimpulan bahwa KPU tak melakukan pengumunan secara resmi dan transparan, terkait pendaftaran pelaksanan kegiatan penghitungan cepat pemilu 2019. [hpy]

Komentar

x