Find and Follow Us

Senin, 26 Agustus 2019 | 02:10 WIB

Petugas KPPS di Bojonegoro Terbukti Melanggar

Kamis, 16 Mei 2019 | 10:53 WIB
Petugas KPPS di Bojonegoro Terbukti Melanggar
(Foto: beritajatim)

INILAHCOM, Bojonegoro - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro melakukan sidang cepat adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dalam persidangan tersebut, terlapor merupakan semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro sebanyak tujuh orang.

"Sidang terkait pelanggaran administrasi di TPS 5 Desa Bareng dari pelapor Politisi Partai Demokrat, Hanafi," ujar Komisioner Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Dian Widodo, usai persidangan, Rabu (15/5/2019).

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Persidangan, Mujiono agendanya melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan putusan. Tujuh anggota KPPS yang dilaporkan lima orang yang datang dan tiga orang yang dinyatakan terbukti bersalah.

"Amar putusannya tiga orang KPPS di TPS 5 ketua dan dua anggota terbukti secara sah dinyatakan bersalah dan diberi sanksi teguran tertulis," ungkap Dian.

Ketiga anggota KPPS yang dinyatakan bersalah, Ketua KPPS, Sunarto, Anggota KPPS Bagian C7, Siti Purwasetyana, dan Anggota KPPS Bagian Penerima C6, Setyowati. Anggota KPPS terbukti memberikan C6 kepada orang yang bukan pemilik C6.

Sehingga, ketiganya melanggar Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 dan Pasal 460 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Hanafi mengatakan, adanya putusan bersalah dari Bawaslu ini menjadi dasar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar dapat digelar pemungutan suara ulang di TPS 5 Desa Bareng.

"Ini untuk memperkuat gugatan ke MK," ujarnya. [beritajatim]

Komentar

x