Find and Follow Us

Minggu, 21 Juli 2019 | 21:22 WIB

BPN Minta Bawaslu Rekomendasi Hentikan Situng KPU

Oleh : Fadhly Zikry | Jumat, 3 Mei 2019 | 20:01 WIB
BPN Minta Bawaslu Rekomendasi Hentikan Situng KPU
Koordinator Relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya

INILAHCOM, Jakarta - Relawan IT BPN Prabowo-Sandi kembali melaporkan hasil verifikasi data aplikasi penghitungan suara (Situng) KPU ke Bawaslu. Mereka menemukan sebanyak 73.715 kesalahan input data Situng atau sebesar 15.4 persen dari total 477.021 TPS yang telah diinput.

Data-data kesalahan tersebut telah di-capture dan barang buktinya dibawa serta diserahkan kepada Bawaslu sebanyak 1 kontainer.

"Ini kesalahannya sangat brutal. Batas toleransi kesalahan dalam sistem IT paling tinggi 0,1. Kami menemukan sampai 15.4 persen," kata Koordinator Relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Kesalahan terbesar kata Mustofa, ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 7.666 TPS, Jawa Timur (5.826), Sumatera Utara 4.327, Sumatera Selatan 3.296, dan Sulawesi Selatan 3.219.

Pada Kamis (2/5) kemarin, mereka juga sudah mendatangi Bawaslu dan melaporkan temuan kesalahan entry data sebanyak 13. 031. Namun dari lanjutan verifikasi atas data Situng KPU mereka kembali menemukan kesalahan dengan data yang jauh lebih banyak.

Dari berbagai kesalahan input tersebut lanjut Mustofa, yang paling banyak adalah tidak ada C1 lembar 1 sebanyak 33.221. Tidak ada C1 lembar 2 (33.199). Tidak ada C1 lembar 1 dan lembar 2 (29.731).

Dia menerangkan, jumlah total suara dan kehadiran tidak sesuai (12.451). Total perolehan suara paslon 01, paslon 02 plus suara tidak sah (8.279). Total suara sah paslon 01 dan paslon 02 tidak cocok (6.836), Total suara sah dan tidak sah, tidak cocok (5.134), suara paslon 01 melebih kehadiran pemilih (2.394), suara paslon 02 melebih kehadiran (1.124) dan jumlah kehadiran melebihi DPT (1.112).

Sekretaris Relawan IT BPN, Dian Islamiati menambahkan, pihaknya berharap Bawaslu segera menghentikan Situng KPU dan melakukan audit forensik IT secara independen.

"Faktanya sangat mengerikan. Bukti-bukti yang ada menunjukkan KPU bertindak sangat tidak profesional. Sangat menyesatkan publik. Apalagi Situng ini ditayangkan di sejumlah stasiun TV," ujarnya.

Dian mengingatkan KPU bahwa kesalahan input data dan menghilangkan hak suara pemilih, bisa berujung pidana. "KPU harus segera menghentikan proses Situng dan penanyangannya, tanpa harus menunggu keputusan Bawaslu," tandasnya. [adc]

Komentar

x