Find and Follow Us

Rabu, 23 Oktober 2019 | 16:03 WIB

Bendera Setengah Tiang untuk Korban Pemilu

Oleh : Latihono Sujantyo | Jumat, 3 Mei 2019 | 09:55 WIB
Bendera Setengah Tiang untuk Korban Pemilu
(Foto: ist)
facebook twitter

Jumlah petugas KPPS yang meninggal terus bertambah. Sangat menyedihkan.

Inilah pemilu serentak 2019 pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia yang menelan jumlah korban meninggal sangat banyak. Sampai hari Kamis malam, 2 Mei 2019, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sudah mencapai 409 orang, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 72 orang, anggota polisi 22 orang, dan sekitar 4.000 orang jatuh sakit serta cedera.

Jumlah orang yang meninggal dan jatuh sakit serta cedera itu melebihi jumlah korban yang meninggal saat Bom Bali I meledak pada malam tanggal 12 Oktober 2002 di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Bom Bali I tercatat menewaskan 202 orang dan mencederai 209 orang. Atau jumlah itu mendekati jumlah korban meninggal akibat tsunami Selat Sunda sebanyak 437 orang pada Desember tahun 2018.

Menyedihkan, tentu saja. Dibandingkan pemilu 2004, 2009, dan 2014, Pemilu 2019 memang dahsyat dalam hal menelan korban jiwa. Pada Pemilu 2014, menurut data Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), tercatat sebanyak 157 orang meninggal.

Inilah yang membuat sejumlah penggiat demokrasi tersentuh, prihatin, bahkan menangis melihat banyaknya korban yang meninggal, cedera, dan sakit. Hari Kamis, 2 Mei 2019, beberapa guru besar yang tergabung dalam Rumah Indonesia mengelar doa bersama serta pengibaran bendera Merah Putih setengah tiang di halaman kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY).

Ni'matul Huda, Anggota Rumah Indonesia mengatakan konstitusi harusnya memberikan kewajiban pokok untuk melindungi keselamatan warga, tanpa terkecuali. Negara wajib melindungi segenap warga negaranya.

Rumah Indonesia meminta agar penanganan para korban diambil alih oleh negara, terutama yang kini masih terbaring sakit. "Mereka membutuhkan jenis penanganan medis yang memadai dan agar masalah kesehatan yang mereka alami tidak menjadi tanggung jawab pribadi dan keluarga," ujar Ni'matul.

Seperti halnya Rumah Indonesia, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengusulkan siapapun calon presiden dan wakil presiden yang pada 22 Mei 2019 nanti diumumkan KPU menjadi pemenang agar menunda pesta kemenangan. Momentum itu, kata dia, sebaiknya dijadikan hari berkabung nasional untuk menghormati ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia usai pemilu.

"Untuk menghormati ratusan orang petugas pemilu yang meninggal demi sukseskan pemilu, saya usul agar momen pengumuman hasil pemilu oleh @KPU_ID tanggal 22 Mei sekaligus dijadikan hari berkabung nasional. Pemenang sebaiknya menahan diri untuk menunda perayaan kemenangan," kata Syamsuddin Haris melalui akun Twitter @sy_haris pada hari Senin, 29 April 2019 sekitar pukul 06.11 WIB.

Masalah teknis

Pemilu serentak lima surat suara memang menyimpan kompleksitas bagi sekitar 192 juta pemilih yang harus mencoblos di 809.497 TPS, termasuk penyelenggara pemilu. Yang dipilih adalah sepasang presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPR Provinsi, 17.610 anggota DPRD Kota/Kabupaten serta 16 partai politik yang bertarung. Tapi dengan anggaran sebesar Rp 24,8 triliun, seharusnya semua masalah bisa dideteksi sejak awal.

Pemilu adalah masalah teknis, selain tentu saja ada money politic, saling sikut antara calon legislatif separtai, "pencurian" database calon pemilih sampai perang urat syaraf kedua pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Ya, pemilu memang masalah teknis, tapi sayangnya justru luput dari perhatian. Masalah teknis yang ditemui di lapangan, misalnya, surat suara yang datang terlambat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), surat suara yang kurang, surat suara yang tertukar, kekurangan formulir C1 plano dan formulir C1 berita acara sertifikat.

Selain itu, ada juga anggota KPPS tidak diambil sumpah, anggota KPPS tidak menandatangani surat suara dan tidak memberikan berita acara sertifikat kepada saksi.

Konyolnya lagi, ada pemilih yang salah masuk TPS, ada selisih antara daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK) dengan ketersediaan surat suara yang mengakibatkan pemungutan serta penghitungan suara ditunda beberapa jam. Belum lagi listrik padam di sejumlah TPS saat penghitungan suara.

Tentu saja, seabrek masalah teknis itu tak hanya menganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, tapi juga tekanan psikologis penyelenggara pemilu. Inilah yang membuat banyak korban berjatuhan.

Dua anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Patrianef (dokter ahli bedah vaskular) dan Benny Octavianus (dokter ahli bedah paru) menilai, kelelahan dan stres menjadi faktor utama banyaknya petugas KPPS, Bawaslu dan polisi yang meninggal.

Menurut Benny, beban anggota KPPS yang tidak seimbang antara kerja dan istirahat telah memicu kelelahan yang berlebihan. Apalagi, ada anggota KPPS yang bekerja lebih dari 24 jam sehari.

Benny juga menyoroti faktor usia yang menjadi salah satu penyebab kematian selain akibat kelelahan. Menurutnya, kematian akibat kelelahan lebih banyak menyebabkan kematian pada hari pertama dan kedua pelaksanaan pemilu. Sementara itu, meningkatnya jumlah angka kematian setelah dua hari hingga tujuh hari sangat dimungkinkan akibat stres.

"Saya meyakini hampir 90 persen penyebab kematian ini adalah faktor jantung," ujarnya. Sebagian anggota KPPS, katanya, diduga sudah mengalami persoalan jantung sebelumnya sehingga pemilu hanya pemicunya saja.

Dua tahap pemilu

Sejumlah pemerhati, praktisi, dan peserta Pemilu 2019 bersepakat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu harus segera membenahi manajemen pemilu. Pembenahan sistem pemilu harus secepatnya dilakukan, dimulai pada awal tahun 2020 sehingga tahun 2021 sudah lahir aturan baru yang lebih baik.

Pemilu 2024 tetap diselenggarakan secara serentak, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun pada Pemilu 2024, pemilih tidak hanya disodorkan lima lembar surat suara, seperti Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, dan DPD, tetapi ditambah dengan kepala daerah.

Agar tidak terulang kasus serupa, pemilu serentak 2024 dibagi dua tahap, yakni pilkada dan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lalu selang 2,5 tahun kemudian pemilu presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD. [lat]


Komentar

Embed Widget
x