Find and Follow Us

Jumat, 21 Juni 2019 | 01:26 WIB

Pemilu Serentak 2019: "Rumit", "Curang", "Jujur"

Oleh : Latihono Sujantyo | Jumat, 26 April 2019 | 08:32 WIB
Pemilu Serentak 2019:
Warga menggunakan hak suara saat berlangsungnya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS pada Pemilu 2019 - (Foto: Inilahcom/Eusebio CM)

INILAHCOM, Jakarta--Meski terbilang aman, pemilu serentak 2019 menyisakan banyak cerita kurang baik. Sistem mana yang ideal untuk Pemilu 2024?

Apa yang sedang hit dalam obrolan di warung-warung kopi pinggir jalan, atau kafe berhawa dingin? Pemilu serentak yang baru saja diselenggarakan. Umumnya mereka mengatakan, sebanyak 192 juta pemilih pada hari Rabu, 17 April 2017 itu harus memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta anggota DPD.

"Rumit", "curang", "tidak adil", "jujur" adalah kata-kata yang paling sering muncul dalam obrolan itu. Dengar cerita Imron. Pria berusia 30 tahun ini datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan. Dia dapat pesan dari seorang temannya untuk mencoblos salah satu caleg. Di dalam bilik, dia harus membuka satu per satu lembar kertas suara yang lebar. Dia mulai bingung, karena banyak nama di lembar kertas suara. Dia bertambah bingung, karena nama caleg yang ingin dicoblos hilang dalam ingatannya. "Akhirnya saya coblos yang mana saja," katanya.

Kerumitan pemilu serentak yang baru pertama kali digelar di Indonesia dan di dunia ini akhirnya menyisakan banyak cerita. Terdapat 225 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 15 anggota polisi meninggal dunia hingga membuat duka ratusan keluarga mereka. Petugas KPPS yang harus bekerja sampai 20 jam dalam sehari, banyaknya pemilih yang tidak mengenal calon anggota legislatif (caleg), saling sikut antara caleg separtai hingga "pencurian" database calon pemilih antara caleg.

Pemilu serentak 2019 akhirnya menuai kritikan banyak orang, karena tidak mengantisipasi beban kerja KPPS, minimnya sosialisasi tentang kandidat caleg, banyaknya hak memilih warga Indonesia di luar negeri hilang serta aturan Presidential Threshold yang dianggap tidak adil. Semua tenggelam oleh hiruk-pikuk Pemilu Presiden yang berlangsung panas, terutama dua kubu pendukung.

Pemilu serentak 2019 merupakan "produk" Mahkamah Konstitusi setelah mengabulkan gugatan Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pada 2013 mereka menggugat Undang-Undang Nomor 42/2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menetapkan kebijakan tentang pemilu serentak. Putusan ini pada pokoknya menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres adalah inkonstitusional.

Intinya, pemilu serentak dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun anggaran. Selain itu, pemilu serentak bisa menekan gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu, proses pesta demokrasi menjadi lebih bersih dari lobi-lobi yang dilakukan oleh partai-partai politik sebelum menentukan pasangan capres-cawapres yang bakal diusung.

Tapi, putusan itu tak seindah yang ditulis. Tak mudah menyelenggarakan pemilu untuk 192 juta pemilih di negeri ini dalam satu hari. Dengan lima surat suara--kecuali DKI Jakarta empat surat suara karena tidak memiliki DPRD kabupaten/kota--pemilu harus serentak digelar dalam sehari.

Itulah sebabnya, banyak bermunculan usulan mengenai sistem pemilu yang ideal di Indonesia, mulai dari proporsional terbuka, terbuka tapi terbatas, sistem distrik hingga meniru sistem pemilu di Iran.

Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, rakyat menjadi penentu siapa saja yang akan duduk di parlemen. Kelemahannya, sistem ini melahirkan wakil rakyat instans, belum teruji, karena tak sedikit pemilih memilih calon berduit. Karena itu, rekrutmen kader partai berkualitas sangat penting.

Untuk sistem pemilu terbuka terbatas, pemilih dibebaskan mencoblos nama calon atau hanya mencoblos lambang partai saja. Artinya, calon legislator yang terpilih bukan hanya ditentukan pada perolehan suara terbanyak, melainkan juga berdasarkan keputusan partai politiknya. Tapi sistem ini pun tidak menjamin bisa mendapatkan legislator berkualitas, karena terbuka peluang calon "bermain mata" dengan elit partai.

Sistem distrik juga bisa menjadi pilihan. Pada sistem distrik, satu distrik hanya akan menghasilkan satu anggota DPR terpilih. Jadi, kalau anggota DPR nanti sebanyak 575 orang, maka hanya akan ada 575 distrik. Partai bisa lebih fokus dan persaingan hanya terjadi antar-parpol, bukan antar-internal parpol.

Sistem distrik dipakai oleh Iran melalui sistem pemilu yang diselenggarakan empat tahun sekali. Setiap 10 tahun sekali anggota parlemen Iran (Majelis-e Syura-e Islami) ditinjau kembali sesuai dengan jumlah penduduk.

Parlemen secara tidak langsung dapat menjatuhkan Presiden dan menteri-menteri kabinet melalui mosi tidak percaya. Hearing terhadap menteri diajukan sekurangnya oleh 10 anggota, lalu menteri yang bersangkutan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Presiden. Hasil sidang kemudian disampaikan kepada Leader untuk memecat Presiden.

Sistem mana yang ideal? Entahlah. Yang jelas, Pemilu 2024 tetap diselenggarakan secara serentak, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun pada Pemilu 2024, pemilih tidak hanya disodorkan lima lembar surat suara, seperti Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, dan DPD, tetapi ditambah dengan kepala daerah.

Nah, untuk menghindari kasus serupa di pemilu serentak 2019, ada baiknya mulai sekarang dipikirkan sistem yang ideal untuk Pemilu 2024. Atau Anda ingin mengajukan uji materi atas sejumlah pasal dalam UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, termasuk aturan Presidential Threshold. [lat]


Komentar

x