Find and Follow Us

Rabu, 19 Juni 2019 | 20:42 WIB

Sidang Ratna Sarumpaet

Ahli Pidana Jelaskan Soal Pasal Keonaran

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Kamis, 25 April 2019 | 22:23 WIB
Ahli Pidana Jelaskan Soal Pasal Keonaran
Ratna Sarumpaet - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang keonaran dinilai Ahli Pidana, Metty Rahmawati Argo masih relevan. Pasal itu dinilai menguatkan bagi orang yang membuat kebohongan.

"Sampai sekarang Undang-Undang itu masih ada dan masih berlaku selama belum ada yang mencabut," kata Metty Rahmawati saat bersaksi sebagai ahli di sidang kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet di PN Jaksel, Kamis (25/4/2019).

Metty menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dikeluarkan saat masa pemerintahan Presiden Soekarno. Menurutnya, Undang-Undang tersebut dikeluarkan agar tidak ada keonaran yang diakibatkan karena demonstrasi sebab saat itu pemerintahan baru terbentuk.

"Kalau sejarahnya Presiden Soekarno membuat itu agar tidak ada demo karena saat itu masih baru merdeka," ujar dia.

Metty menyebut keonaran yang dimaksud dalam UU tersebut adalah munculnya situasi yang tidak kondusif. Situasi yang membuat kehidupan tidak tenang.

"Timbulnya suatu kerusuhan atau keadaan yang membuat kondisi tidak tenang. Ini karena pro dan kontra. Ada dua kelompok atau golongan tidak menemukan titik temu dan menjalar akhirnya tidak kondusif," sambungnya.

Apalagi, menurut dia, jika kebohongan itu dibuat dengan sengaja maka hukum pidana sudah pasti bisa dikenakan.

"Kalau dilihat isi norma itu memberitahukan kebohongan dengan sengaja memberikan keonaran. Dalam konteks tersebut kalau orang menyiarkan kabar bohong dan membuat keonaran itu delik materil, itu bisa dijatuhi pidana," papar dia.

Ratna Sarumpaet didakwa membuat keonaran dengan menyebarkan kabar hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang diklaim akibat penganiayaan.

Ratna Sarumpaet didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. [ton]

Komentar

x