Find and Follow Us

Sabtu, 24 Agustus 2019 | 03:57 WIB

SOP Brimob Polri yang Dipersenjatai Peluru Tajam

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Rabu, 24 April 2019 | 17:49 WIB
SOP Brimob Polri yang Dipersenjatai Peluru Tajam
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo - (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Video Kapolri Jenderal Tito Karnavian menanyakan isi peluru pada senjata yang dipegang oleh anggota Brimob viral di media sosial. Dalam video itu, anggota Brimob menyebut setiap anggota dibekali senjata dengan isi 20 peluru tajam.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa Polri mempunyai Prosedur Tetap (Protap) dalam melaksanakan tugas di lapangan. Protap itu tertuang dalam 2 Peraturan Kapolri yang menjadi landasan utama.

"Tindakan-tindakan kepolisian itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya polisi selalu memperhatikan 4 hal, pertama adalah harus mengacu kepada ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ini akses legalitasi," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

"Yang kedua, polisi harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat, ada norma sosial, susila, agama, etika dan sebagainya. Yang ketiga Polri harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Yang keempat polisi mengutamakan tindakan-tindakan pencegahan artinya dari 4 konsep itu berlaku secara universal," jelas Dedi.

Dedi mengatakan penggunaan senjata dengan amunisi peluru seperti dalam video yang ditanyakan oleh Kapolri ke anggota Brimob adalah hal wajar. Setiap anggota Polri punya acuan yang tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 1 tahun 2010 dan Perkap nomor 7 tahun 2010.

"Yang pertama perkap 1 tahun 2010 tentang tata cara penggunaan kekuatan tindakan kepolisian, ada 6 tahapan, mulai tahapan lunak sampai tahapan keras. Tahapan keras itu dengan menggunakan senjata api," jelas Dedi.

"Kemudian ada perkap 7 tahun 2010, tentang implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian, itu sebagai acuan kita. Artinya ketika ada orang membawa senjata tajam (Sajam) yang bisa mengancam keselamatan petugas, keselamatan masyarakat, anggota bisa melaksanakan diskresi, diskresi itu kemampuan anggota menilai suatu keadaan sebelum anggota melakukan suatu tindakan. Kalau sudah membahayakan orang lain, membahayakan petugas, petugas wajib hukumnya untuk melumpuhkan, tidak perlu peringatan," sambung Dedi.

Dedi kemudian mencontohkan anggota Lalu Lintas (Lantas) dan anggota Reserse di lapangan ketika berhadap dengan orang yang hendak melakukan tindakan membahayakan anggota itu maupun masyarakat sekitar. Anggota itu mempunyai diskresi untuk menembak karena berpotensi membahayakan masyarakat dan anggota itu sendiri.

"Kalau anggot biasa, reserse, lantas engga perlu kaya gitu. Kalau udah ketemu orang yang membahayakan langsung tembak," ungkap Dedi. [adc]

Komentar

x