Find and Follow Us

Rabu, 24 Juli 2019 | 06:44 WIB

Perlu Ada Undang-undang untuk Pemilu Elektronik

Oleh : Ray Muhammad | Rabu, 24 April 2019 | 11:39 WIB
Perlu Ada Undang-undang untuk Pemilu Elektronik
Komisioner KPU Viryan Aziz - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut perlu dibuat undang-undang agar wacana sistem pemungutan secara elektronik dapat dilakukan ke depannya.

Ia mengatakan, sistem pemungutan dan penghitungan suara yang memungkinkan dilakukan pada pemilu di Indonesia ialah e-counting. Pasalnya, untuk sistem e-voting memerlukan penggunaan teknologi secara elektronik mulai dari pemungutan hingga proses penghitungan suaranya.

Pemilu yang menggunakan sistem e-counting, pemungutan suara tetap dilakukan secara manual menggunakan surat suara. Namun, penghitungannya tak lagi melibatkan petugas lantaran dibantu mesin hitung.

"Patut untuk dipertimbangkan menggunakan mekanisme e-counting, tapi tetap sepenuhnya bergantung pada pembuat Undang-undang," kata Viryan di kantornya

Dirinya meyakini, sistem pemilu e-counting dapat diterapkan di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan bila akan menjalankan sistem ini tentunya adalah mesin hitung yang digunakan.

"Jadi, alatnya harus benar benar yang handal, margin of error-nya harus sangat kecil bahkan kalau bisa tidak ada. Tetap ada mekanisme konfirmasi terhadap suara yang masuk," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPU mewacanakan digelar sistem pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik pada pemilu berikutnya.

Hal ini diwacanakan KPU sebagai evaluasi atas banyaknya petugas pemilu yang sakit hingga meninggal dunia usai menjalankan tugasnya di berbagai wilayah di tanah air. [rok]

Komentar

x