Find and Follow Us

Rabu, 24 April 2019 | 14:06 WIB

Blunder 02 di Isu People Power dan Jatah Menteri

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 2 April 2019 | 19:13 WIB
Blunder 02 di Isu People Power dan Jatah Menteri
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Dalam beberapa hari terakhir ini, dua isu yang muncul dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bernada negatif yakni soal ide people power yang digulirkan Amien Rais serta pernyataan Hashim Djojohadikusumo tentang pembagian kursi kabinet ke sejumlah partai jika Prabowo menang. Blunder jelang pungutan suara.

Ketua Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais bersuara lantang tentang proses Pemilu 2019 ini. Ia mewanti agar proses pemilu 2019 berjalan sesuai aturan main yang berlaku. Menurut dia, jika terjadi kecurangan dirinya menyerukan anjuran people power. "Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Enggak ada gunanya, tapi kita people power," sebut Amien akhir pekan lalu di Jakarta.

Pernyataan Amien Rais ini terang menimbulkan polemik dan kontroversi. Aturan main jika terjadi sengketa perolehan hasil pemilihan umum maka ruangnya dilakukan di MK. Konstitusi tegas mengamanatkan hal tersebut.

Meski, bagi para pendukung Amien Rais, seruan Amien soal people power itu memiliki makna peringatan agar Pemilu 2019 dilakukan secara fair, jujur dan adil. Diksi people power hanya untuk mengingatkan agar pemilu berjalan jujur dan adil.

Namun, pernyataan Amien telah terlanjur muncul di publik. Polemik dan kontroversi sulit dielakan dari pernyataan Amien tersebut. People power yang dianjurkan Amien tentu memberi dampak ketegasan dalam proses tahapan pemilu ini. Bagi tim BPN Prabowo-Sandi, pernyataan Amien ini alih-alih menguntungkan, justru memperburuk citra BPN di mata pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voter).

Pernyataan lainnya muncul dari Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo Sandi Hashim Djojohadikusumo yang pagi-pagi bicara soal alokasi jatah menteri bagi partai koalisi khususnya PAN dan PKS. Hashim tanpa tedeng aling-aling menyebut, PAN akan mendapat jatah tujuh kursi menteri sedangkan PKS mendapat jatah enam kursi menteri. "PAN ada tujuh menteri, enam untuk PKS," sebut Hashim awal pekan ini.

Pernyataan itu menggenapi pidato Prabowo saat kampanye terbuka di Bandung yang menanyakan kepada massa pendukungnya tentang sejumlah tokoh partai koalisi apakah layak menjadi menteri. Ia menyebut tokoh seperti Ahmad Heryawan, Agus Harimurti Yudhoyono hingga Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Penyebutan alokasi menteri bagi partai koalisi sah-sah saja dilakukan saat ini. Hanya saja, penyebutan ini muncul di momentm yang tidak tepat. Kesan dagang sapi oleh partai politik jelang Pemilu 2019 ini sulit dielakan. Bagi-bagi kursi bagi partai koalisi merupakan hal yang wajar dan natural. Menjadi tidak natural bagi-bagi kursi dibicarakan secara vulgar jelang pelaksanaan Pemilu 2019 ini.

Pernyataan Hashim terkait kesepakatan bagi kursi untuk partai koalisi, menjadi krusial karena Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan pihaknya telah membahas sejak awal mengenai power sharing. Hanya saja, Muzani membantah bila telah disepakati soal alokasi kursi menteri bagi partai koalisi. "Jumlahnya belum dibicarakan," sebut Muzani di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Pembicaraan kabinet dalam sebuah koalisi merupakan hal yang natural. Namun momentum pembicaraan soal kursi kabinet menjadi tidak tepat dilakukan jauh sebelum pemilu.

Dua isu yang belakangan mencuat yakni people power dan pembagian kursi menteri secara elektoral merugikan pasangan Prabowo-Sandi. Alih-alih pendukung mengambang memilih Prabowo-Sandi, perkataan vulgar mengenai kursi kabinet justru memantik orang meninggalkan pasangan ini.

Komentar

x