Find and Follow Us

Selasa, 17 September 2019 | 10:27 WIB

JK Serahkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Kamis, 28 Maret 2019 | 11:56 WIB
JK Serahkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) - (Foto: Inilahcom/Farhan)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyerahkan hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2018 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Hotel Bidakara, Kamis (28/3/2019).

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan acara ini sangat penting untuk mengukur kemajuan. Menurut dia, kemajuan bidang teknologi tertinggi adalah bidang informatika teknologi.

"Perkembangan IT itu berkembang 100 persen setiap 1,5 tahun. Sehingga, kalau sekiranya penemu-penemu komputer, internet masih hidup tentu merasa luar biasa kecepatan kemajuan ini," kata JK.

Maka dari itu, JK mengatakan dalam pertemuan ini bukan hanya mengapresiasi K/L dan pemerintah daerah yang telah dapat penghargaan tapi juga bagaimana mensosialisasikan ini ke masyarakat.

"Demi mendapat suatu sistem yang baik untuk efisiensi layanan kita kepada masyarakat dan juga kemajuan bangsa kita," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PANRB Syafruddin mengatakan pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik yang terpadu suatu keharusan demi mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, modern, efektif, efisien serta terintegrasi penuh dari pusat hingga ke daerah.

"Kementerian PANRB mendorong pembangunan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu sebagai suatu keharusan dan bukan sebagai suatu pilihan," kata Syafruddin.

Menurut dia, evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE yang dilakukan untuk 616 instansi pusat, pemerintah daerah dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mendapatkan data baseline pelaksanaan SPBE nasional.

"Evaluasi SPBE bukan untuk mencari yang bagus atau buruk, yang menang atau kalah, yang terhebat atau terendah. Tetapi sesungguhnya untuk memotret kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan pemda," ujarnya.

Karena, kata Syafruddin, melalui evaluasi SPBE ini diharap pemerintah mendapatkan data baseline pelaksanaan SPBE nasional. Tentu, data baseline akan digunakan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

"Tahapan evaluasi SPBE antara lain sosialisasi evaluasi SPBE, evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan," jelas dia.

Sementara beberapa kementerian, lembaga, badan maupun pemerintah provinsi, kota/kabupten yang mendapatkan penghargaan atas hasil evaluasi SPBE 2018.

Untuk tingkat kementerian dengan predikat memuaskan diberikan kepada Kementerian Keuangan. Kemudian, predikat sangat baik diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pariwisata.

Selanjutnya, untuk lembaga tingkat pemerintahan non kementerian diberikan kepada Badan Pengawas Nuklir dengan predikat sangat baik.

Kemudian, diberikan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan predikat sangat baik. Selanjutnya diberikan kepada Badan Pusat Statistik dengan predikat sangat baik.

Di samping itu, untuk tingkat lembaga lain diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuanhan dengan predikat sangat baik. Selanjutnya, predikat sangat baik diberikan kepada Mabes Polri dan predikat baik diberikan kepada Polda Jawa Barat.

Kemudian, untuk tingkat provinsi diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan predikat sangat baik. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan predikat baik dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan predikat baik.

Untuk tingkat kota diberikan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan predikat baik. Tingkat kabupaten diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan predikat baik.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Batang dengan predikat baik dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan predikat baik. [rok]

Komentar

x