Find and Follow Us

Minggu, 22 September 2019 | 13:49 WIB

Kemenkumham Jamin Kepastian Investasi

Oleh : Ivan Setyadhi | Rabu, 27 Maret 2019 | 02:37 WIB
Kemenkumham Jamin Kepastian Investasi
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) kembali mengukir sejarah.

Setelah serangkaian upaya seperti melindungi warga negaranya dari hukuman mati di Malaysia, kerja sama pengembalian bukti pencucian uang dan korupsi dengan otoritas Swiss, kini kementerian yang dipimpin Yasonna H Laoly berhasil memenangkan perkara arbitrase Internasional di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd.

Sejumlah pihak mengapresiasi prestasi ini, mengingat rivalnya yakni perusahaan besar Churchill Mining Plc asal Inggris dan Planet Mining Pty Ltd asal Australia. Yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi kasus ini sekaligus menegaskan penegakan hukum sektor investasi di Tanah Air.

Pola kerja sama antar lembaga, yang digagas Kemenkumham untuk mengadvokasi kepentingan negara ini harus diterapkan sebagai pijakan baru. Terlebih, saat ini Indonesia tengah melakukan penataan besar di sektor tambang. Di mana pasti banyak pihak yang merasa dirugikan kemudian izin-izinnya dicabut pemerintah.

"Positif. Artinya memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan dan hak, serta jaminan bagi para investor," ujar Riyatno selaku Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Selasa (26/3/2019).

Menurut dia, kemenangan pemerintah RI di arbitrase tidaklah mudah dan butuh proses panjang. Namun, kerja sama antar beberapa lembaga bisa memenangkan gugatan.

Sebelumnya juga kasus tersebut pernah difasilitasi oleh pemerintah Republik Indonesia (RI). Saat itu, dipimpin oleh Kementerian ESDM yang didampingi oleh BPKM dan juga kementerian terkait lainnya. Namun, belum membuahkan hasil lantaran belum menemukan solusi yang sesuai.

Hingga pada akhirnya, pemerintahan RI berhasil memenangkan perkara gugatan yang diajukan dua perusahaan asing di forum arbitrase ICSID. Bahkan ICSID juga menolak permohonan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd untuk membatalkan seluruh putusan arbitrase itu.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan kemenangan yang diperoleh Pemerintah Indonesia dalam forum ICSID ini sudah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh para penggugat.

Kendati begitu, bukan berarti Indonesia tidak bakal mendapati masalah baru lainnya. Riyatno optimis dengan tim solid ke depan pemerintahan RI akan lebih kuat menghadapi persoalan serupa.

"Kita punya tim pemerintah yang kuat, ada Kemenkumham, ESDM, BKPM, Kemenkeu, dan lembaga lainnya. Kita bakal kuat," kata Riyatno.

Wakil Ketua Komisi Vll DPR Tamsil Linrung mengaku salut atas keberhasilan pemerintah perkara arbitrase melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd. Menurut dia, Indonesia dalam posisi yang benar dan memang berkewajiban membatalkan izin tambang itu dengan mempertimbangkan banyak aspek.

"Kita harus mengapresiasi mahkamah internasional yang telah menjalankan kewajibannya membuat keputusan yang tepat dan adil," katanya.

Ke depannya, Politisi PKS ini mendorong pemerintah lebih berani untuk mengevaluasi beberapa perusahaan tambang lainnya. Caranya, dengan mengambil putusan yang sama, yakni membatalkan perizinan yang telah diberikan bila terdapat pelanggaran yang dilakukan.

Komentar

x