Find and Follow Us

Minggu, 26 Mei 2019 | 23:37 WIB

KH Salahuddin Wahid

Struktur NU Tak Boleh Instruksi Pilih Jokowi-Maruf

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 21 Maret 2019 | 20:30 WIB
Struktur NU Tak Boleh Instruksi Pilih Jokowi-Maruf
Pengasuh Pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur, KH. Salahuddin Wahid - (Foto: Riset)

INILAHCOM, Jakarta - Dinamika politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 kian menghangat. Dinamika itu tidak saja terjadi di kalangan partai politik dan tim suksesnya, namun juga mewabah di organisasi kemasyarakatan, tak terkecuali di Nahldatul Ulama (NU).

Pengasuh Pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur, KH. Salahuddin Wahid, yang juga cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari menyerukan dalam momentum politik seperti Pemilu 2019 ini seharusnya NU berada tetap berada rel khitahnya. Ia tidak sepakat jika NU masuk terlalu jauh dalam urusan politik praktis.

"NU harus masuk di wilayah masyarakat sipil. Karena NU berperan sebagai masyarakat sipil, membuat NU dihargai orang," kata Gus Solah, sapaan akrabnya, saat berbincang dengan INILAH.COM, Kamis (21/3/2019).

Adik kandung Presiden KH Abdurrahman Wahid ini juga gelisah atas tindakan struktur NU yang terlalu jauh masuk dalam urusan politik praktis. Ia mencontohkan instruksi elit NU agar warga NU memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf merupakan tindakan yang berlebihan.

"Saya pikir, itu tidak boleh dilakukan. Padahal, kalau warga NU didiamkan, asalnya akan pilih Pak Ma'ruf. Tetapi karena NU menekan, maka akan ada reaksi, apalagi dengan cara seperti yang disampaikan KH Anwar Iskandar," sesal mantan komisioner Komnas HAM ini.

Bagaimana masa depan NU paska Pilpres? Bagaimana dengan narasi Pilpres 2019 yang dianggap sebagai perang ideologi? Berikut wawancara khusus INILAH.COM dengan tokoh senior NU ini:

Di sebuah harian nasional Anda menulis tetang khitah NU. Apa sebenarnya yang mendasari kegelisahan Anda terkait dengan situasi NU hari ini?

Pertama, kita melihat struktur NU telah keluar dari rel khitahnya. NU tidak boleh berpolitik praktis. NU harus berada di wilayah masyarakat sipil. Karena peran NU sebagai masyarakat sipil, membuat NU dihargai orang. Jadi kemarin ada usul NU dan Muhammadiyah mendapat hadiah nobel itu bukan karena politik praktis, tapi karena politik kebangsaan dan keumatan.

Kedua, struktur NU ini menyuruh warga NU untuk memilih Jokowi-Maruf Amin, saya pikir tidak boleh (hal tersebut) dilakukan. Padahal kalau didiamkan saja, warga NU asalnya akan memilik Pak Maruf. Tapi karena NU menekan maka akan ada reaksi, apalagi dengan cara yang disampaikam KH Anwar Iskandar, itukan tidak betul.

Seperti jika yang menang Paslon 02 maka tahlil dilarang, peringatan hari santri dibatalkan, itu membohongi masyarakat. Sandiaga Uno ditanya oleh sepupu saya, Irfan Yusuf "Apa betul kalau yang menang 02 akan menghapuskan hari santri akan mengecilkan NU?". Sandi menjawab tidak betul. Sandi itu anggota NU, dia punya Kartu NU. Ada lagi video yang lain "Kalau yang pilih PKS, maka baiat NU batal". Di PKS itu banyak orang NU. Ini membodohi masyarakat. NU tidak boleh masuk masyarakat politik, harus di masyarakat sipil. Supaya NU mengawasi politisi. Kalau NU bersama-sama politisi maka tidak bisa kritis lagi.

Masyarakat sipil itu terdiri dari ormas Islam, akademisi dan kaum profesional. Masyarakat sipil itu yang mendirikan negara bersama-sama tokoh-tokoh bangsa bersama NU, Muhammadiyah, Taman Siswa yang mendirikan negara. Partai yang dulu ada sekarang sudah tidak ada. Partai sekarang tidak mendirkan negara bahkan merusak negara. NU jangan bergeser dari relnya.

Soal seruan dari struktur NU bahwa peserta Pilpres adalah salah satu kiainya, masak tidak dipilih. Bagaimana dengan argumentasi tersebut?

Silakan saja, tapi jangan mengatakan kalau pilih 02 menang maka Indonesia akan berubah menjadi khilafah, itu tidak benar. Memang betul mantan anggota HTI mendukung 02, tapi tidak betul 02 mendukung HTI. Sama saja di 01, banyak anak-anak eks PKI, tapi apa dibilang Paslon 01 kalau menang PKI muncul lagi kan tidak bisa. Tidak sesederhana itu. Jangan menceritakan sesuatu yang tidak benar.

Bagaimana dengan narasi bahwa Pilpres 2019 ini adalah perang ideologi?

Tidak betul. Itu membohongi masyarakat. Tidak ada-lah, ideologi yang mana? Semua mendukung pancasila kok. Tahun 1955, ketika ideologi Islam masih boleh, komunis boleh, Pemilu ga sepanas ini. Ini bukan perang idoelogi tapi kepentingan. Kalau memang begitu framingnya, kenapa PBNU tidak undang kiai-kiai yang lain untuk bicara soal ini? Kan mereka tahu, sejumlah kiai tidak setuju, kenapa tidak diajak ngomong, mengklaim mereka yang paling mengerti tentang khitah. Menurut saya, tidak betul, tidak ada perang ideologi. Semua sudah pancasila. Hanya soal menafsirkan Pancasila yang berbeda.

Bagaimana menormalkan situasi di internal NU?

Itu bisa diselesaikan setelah Pilpres. Ada kiai senior di Jatim, mendukung Saifullah Yusuf saat Pilkada Jatim, saya sendiri mendukung Khofifah. Salah satu kiai ini bilang, belajar dari Pilgub kemarin, kita dukung Saifullah tidak menang, jadi tidak usah dukung-dukung lagi.

Muhammadiyah dan NU adalah jangkarnya Indonesia, itu kalau NU tetap berada dalam wilayah masyarakat sipil. Ada syaratnya itu, yakni tidak menjadi partisan. Muhammadiyah memahami sebagai masyarakat sipil mereka lebih punya komitmen pada khitahnya.

Apa pesan Anda untuk warga NU khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya?

Apa yang harus kita utamakan, pertama adalah kepentingan Indonesia, kedua, kepentingan Islam, ketiga yang lain-lain. Kalau pilih Presiden untuk Indoensia, mana yang paling baik terserah. Paling baik, untuk Islam, tapi jangan dipertentangkan Islam dan indonesia. Jangan menakut-nakuti Warga NU karena sudah sangat dewasa, kalau dipaksa-paksa malah dilawan. Kalau tidak diprovokasi yang ucapan-ucapan tadi (tahlil hilang, hari santri dihapuskan, red), ya tidak ada apa-apa, mereka pilih yang mereka anggap baik dan disukai. [*]

Komentar

x