Find and Follow Us

Minggu, 26 Mei 2019 | 23:27 WIB

Pertumbuhan Mandeg 5%, Apa Kabar Janji Petahana?

Oleh : Herdi Sahrasad | Kamis, 21 Maret 2019 | 16:59 WIB
Pertumbuhan Mandeg 5%, Apa Kabar Janji Petahana?
(inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Karena pengelolaan ekonomi Joko Widodo masih sama sampai sekarang ini, mudah diprediksi kondisi ekonomi tahun ini dengan ramainya Pemilu/Pilpres tidak akan berbeda dengan 2018. Pertumbuhan ekonomi akan mandeg di angka 5% dan daya beli rakyat makin merosot.

"Tapi seandainya Pak Jokowi berani meninggalkan garis kebijakan ekonomi neoliberal ala Bank Dunia, Pak Joko widodo punya kesempatan untuk memperbaiki ekonomi," ungkap ekonom senior Kwik Kian Gie, baru-baru ini.

Kwik Kian Gie menilai yang dilakukan tim ekonomi Jokowi saat ini hanyalah pengetatan anggaran dan memburu pajak yang banyak. Padahal menurut dia, langkah tersebut justru membuat ekonomi bangsa semakin merosot.

"Kalau ekonomi lagi melambat, dikasih obat pengetatan, malah dipotong anggaran, malah diuber pajaknya, malah ekonomi makin nyungsep, makin stagnan. Jadi kalau begini terus, dua tahun terakhir sudah stagnan, nyungsep, terutama untuk menengah ke bawah, dan situasi ini bakal berlanjut sampai Pilpres tahun 2019 usai," ungkap ekonom senior Rizal Ramli.

Sementara itu, sejauh ini pemerintah masih membiarkan pelemahan nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar AS. Menurut pengamat ekonomi politik Salamudin Daeng, pemerintah sengaja membiarkan kurs rupiah melemah agar penerimaan negara dari utang dalam bentuk dolar bisa bertambah.

Karena rupiah sudah mencapai tingkat Rp14.000 per dolar AS maka pemerintah bisa mendapatkan penerimaan yang lebih besar jika dikonversi ke dalam rupiah dengan target utang yang sama.

Salamudin menjelaskan target utang pemerintah untuk tahun ini masih tetap Rp400-Rp500 triliun dengan asumsi kursnya masih menggunakan kurs lama yakni Rp13.400. Untuk itu, menurut dia, jika kurs sudah mencapai Rp14 ribu dengan target utang yang sama, maka pemerintah bisa mendapatkan tambahan Rp50 triliun.

Dalam hal ini, pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menungkapkan ada potensi krisis yang dihadapi Indonesia menyusul nilai kurs rupiah yang sudah mencapai lebih Rp14 ribu per dolar AS. Nilai tukar rupiah tersebut merupakan yang terlemah sejak Desember 2015 sampai 2019 ini.

Menurut Noorsy, saat ini pemerintah masih bergantung pada kebijakan impor untuk memenuhi kepentingan hajat hidup orang banyak, termasuk pangan dan energi. "Biaya bahan baku impor untuk makanan, daging dan pangan lainnya akan naik. Otomatis nanti akan ada inflasi, harga-harga naik. Sebentar lagi puasa dan lebaran. Ini mengkhawatirkan karena biaya hidup pasti naik," kata Noorsy.

Selain itu, Noorsy juga menegaskan dengan makin lemahnya mata uang rupiah, kewajiban pemerintah untuk membayar pokok bunga utang semakin besar. Noorsy sudah memprediksi jika perekonomian Indonesia akan mengalami stagnasi sejak tiga tahun lalu. Seharusnya dengan kondisi yang makin parah seperti saat ini, pemerintah harus mulai lepas dari investasi dan tenaga kerja asing.

"Indonesia semakin sulit membayar cicilan dan bunga utang luar negeri. Apalagi utang swasta yang belum dilindungi nilai (hedging) akan naik," kata Noorsy.

Noorsy menambahkan, per Februari 2018 sampai 2019 ini, harga BBM sudah naik sekitar Rp100-300. Dia pun memprediksi dengan melemahnya rupiah, sementara Indonesia masih terus mengimpor minyak maka akan terus terjadi penyesuaian harga BBM.

Atas dasar itu, Noorsy berani menyimpulkan jika elektabilitas Presiden Joko Widodo akan terus merosot. Jokowi dinilai Noorsy sudah gagal memenuhi janji Trisakti dan Nawa Cita, salah satunya soal kemandirian ekonomi dan pemerintah tak perlu berbohong macam-macam untuk membuat tenang masyarakat.

Oleh sebab itu, akibat lesunya ekonomi dan kegagalan rezim Jokowi, maka aspirasi menuju perubahan dan pergantian kepemimpinan nasional makin deras. Semoga pemilu pilpres damai dan sejuk meski ekonomi sulit diharapkan membaik. [berbagai sumber]

Komentar

x