Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 Maret 2019 | 18:24 WIB

KPK Dorong Aturan Parpol Korupsi Didiskualifikasi

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Sabtu, 16 Maret 2019 | 12:13 WIB

Berita Terkait

KPK Dorong Aturan Parpol Korupsi Didiskualifikasi
Ketua KPK, Agus Rahardjo - (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Korupsi di sektor politik terjadi salah satunya karena biaya politik yang tinggi, termasuk ekosistem di lingkungan internal partai yang sudah tidak sehat. Sebab, banyak elit politik yang tersandung korupsi dan ditangkap KPK.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan cara untuk membuat efek jera atau mencegah korupsi yang melibatkan partai politik dapat dilakukan dengan mendorong dibentuk dan diberlakukan aturan yang keras.

"Sebetulnya kalau kita mau memberlakukan peraturan yang sangat keras terhadap partai kaitannya dengan pembiayaan parpol, kita bisa memberikan pendanaan yang ideal kepada parpol," kata Agus di Gedung KPK, Jumat (15/3/2019).

Menurut dia, apabila dana besar yang diberikan negara untuk partai politik. Maka, partai politik dapat diaudit secara mendalam sehingga keuangan partai menjadi transparan.

Selain itu, Agus mengatakan partai politik yang terlibat korupsi dapat diberikan sanksi salah satunya dengan didiskualifikasi dari kepesertaan Pemilu.

"Sehingga, kita tahu betul uangnya itu untuk apa saja. Disitu juga memungkinkan kalau dia menyalahi hal-hal yang diatur dalam peraturan, partai itu bisa didiskualifikasi tidak ikut pemilu. Ini hal-hal yang perlu didorong ke depan," ujarnya.

Namun, Agus mengingatkan dana bantuan yang diberikan negara untuk partai misalkan Rp 20 triliun harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara mendalam.

"BPK juga bisa masuk ini dipakai untuk apa saja, kemudian diberikan ke anggota, pada waktu anggota itu kampanye jadi pejabat publik berapa, bisa masuk sedalam itu. Sehingga nanti kalau misalnya melanggar aturan yang kita dorong kemudian sanksinya bisa diskualifikasi tidak ikut pemilu," katanya.

Sementara Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengatakan ICW mendorong revisi Undang-undang partai politik. Menurut dia, revisi UU partai politik merupakan salah satu pintu masuk untuk mencegah korupsi di sektor politik.

"Kalau kita lihat misalnya Prolegnas kemarin, itu kan salah satunya akan revisi UU parpol, tapi sampai sekarang belum dibahas," katanya.

Menurut dia, melalui revisi UU partai politik ini dapat diatur mengenai besaran bantuan partai hingga sanksi tegas terhadap partai politik yang korup. Misal, sanksinya melarang partai mengikuti pemilu terdekat.

"Kenapa kami dorong revisi UU parpol, nanti bisa diatur sanksinya. Ketika partai politik terbukti melakukan korupsi atau terlibat dalam kasus korupsi, atau menggunakan uang bantuan dari negara untuk korupsi dilarang mengikuti pemilu pada pemilu terdekat," katanya.

Karena, kata dia, dalam UU Pilkada sudah diatur larangan terhadap partai politik mencalonkan pasangan calon pada Pilkada di daerah tertentu jika terbukti menerima mahar politik pada Pilkada sebelumnya.

"Apakah mungkin? Sangat mungkin. Di UU Pilkada sekarang ketika partai politik terbukti menerima mahar politik di Pilkada selanjutnya dilarang mencalonkan paslon," tandasnya. [adc]

Komentar

x