Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 Maret 2019 | 18:30 WIB

KPU Ingatkan Lembaga Survei Soal Hitung Cepat

Oleh : Ray Muhammad | Jumat, 15 Maret 2019 | 19:42 WIB

Berita Terkait

KPU Ingatkan Lembaga Survei Soal Hitung Cepat
Komisioner KPU, Wahyu Setiawan - (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menegaskan, aturan soal lembaga survei politik tak boleh langsung mengumumkan hasil hitung cepat selepas pencoblosan diatur dalam Pasal 449 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Aturan menyebutkan, pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat," kata Wahyu di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

Dengan demikian, bila waktu pencoblosan selesai pada pukul 13.00 WIB, maka hasil hitung cepat baru boleh dirilis sekitar pukul 15.00 WIB.

Tak hanya itu, dalam Pasal 540 ayat (2) UU Pemilu juga disampaikan bahwa, pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum dua jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta (delapan belas juta rupiah).

"Undang-Undang juga mengharuskan lembaga survei politik menyampaikan bahwa hitung cepat merupakan prakiraan hasil penghitungan suara, bukan hasil resmi KPU," imbuhnya.

Hal ini, katanya, juga diatur dalam Pasal 449 ayat (4) UU Pemilu yang berbunyi, "Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu."

Sedangkan, sanksi pelanggaran aturan tersebut diatur dalam Pasal 540 ayat (1). Sanksi denda dan pidana pun dijelaskan dalam pasal ini.

Disebutkan dalam aturan bahwa pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta (delapan belas juta rupiah)". [ton]

Komentar

x