Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 Maret 2019 | 18:27 WIB

Eks Sekda Beberkan Program AntiKorupsi Irwandi

Oleh : Ivan Setyadhi | Kamis, 14 Maret 2019 | 23:55 WIB

Berita Terkait

Eks Sekda Beberkan Program AntiKorupsi Irwandi
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh periode 2010-2013 Teuku Setia Budi mengatakan Irwandi Yusuf banyak mengeluarkan program anti-korupsi selama memimpin Aceh.

Hal itu disampaikan Teuku Budi saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/3/2019).

"Pertama-tama beliau membentuk tim asistensi penertiban aset-aset daerah," kata dihadapan Majelis Hakim. Budi menjelaskan, awalnya banyak aset-aset dinas yang tidak terinventarisir. Salah satunya sejumlah mobil milik Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang diserahkan ke Pemprov Aceh pasca lembaga itu dibubarkan. Sedianya mobil itu dibagikan kepada sejumlah dinas untuk operasional.

"Namun ternyata mobil ini tidak dicatat sebagai inventaris Ada laporan masyarakat," ungkapnya. Setelah dilaporkan ke Irwandi, mobil-mobil itu ditarik ke sekretariat pemda.

Selain itu, Budi menjelaskan Irwandi juga membentuk Tim Anti Korupsi Pemerintah Aceh. Tim ini berfungsi mengumpulkan aduan masyarakat atas dugaan korupsi di Aceh. "Ada pungli di timbangan Seumadam, laporkan, sampai ke beliau diambil tindakan administratif kemudian kepada yang bersangkutan," ujarnya.

Budi pun menyebut Irwandi adalah kepala daerah pertama yang menerapkan fit and proper test untuk penempatan pejabat di eselon 2. Fit and proper test ini dilakukan oleh tim khusus yang independen.

"Dijaringlah orang-orang yang cocok jadi pejabat eselon 2 itu. Itu belum pernah ada di Indonesia sebelumnya," tandasnya.

Dalam kasus ini, Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf didakwa menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.

Adapun, proyek tersebut akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018. Menurut jaksa, DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 108 miliar.

Komentar

x