Find and Follow Us

Sabtu, 20 Juli 2019 | 21:41 WIB

KPK Mau Sistem e-Budgeting Terintegrasi e-Planning

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Rabu, 13 Maret 2019 | 22:15 WIB
KPK Mau Sistem e-Budgeting Terintegrasi e-Planning
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan untuk keuangan negara ada integrasi perencanaan penganggaran. Namun, memanf belum semua bersistem dalam satu aplikasi seperti e-planning dan e-budgeting.

"Betul bahwa e-planning dan e-budgeting belum semuanya bersistem dalam satu aplikasi platform," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (13/3/2019).

Kemudian, Jokowi mengatakan sejauh ini sudah ada kemajuan signifikan untuk perizinan dan tata niaga karena ada online single submission (OSS) dan kebijakan satu peta.

Sementara Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 mengenai strategi nasional pencegahan korupsi menetapkan tiga fokus yaitu perizinan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum.

"Dalam fokus keuangan negara ini aksinya yang utama bagaimana kita mempunyai integrasi antara e-budgeting dengan e-planning," kata Agus.

Kemudian, Agus menyarankan kepada Menteri Bappenas dan Kementerian Keuangan supaya duduk bareng untuk mewujudkan e-budgeting dan e-planning. Sebab, sekarang tercatat mengembangkan aplikasi masing-masing.

"Bappenas mengembangkan Krisna, Kementerian Keuangan ada Span. Kalau semua mengembangkan, belum masing-masing kabupaten/kota," ujarnya.

Akhirnya, Agus menceritakan pengalaman ketika mengembangkan e-procurement diumumkan nanti akan diberi aplikasi gratis dan ternyata langsung pada berhenti. Maka, diharapkan hal ini bisa ditiru.

"Nah mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti pengembangan e-planning dan e-budgeting segera bisa terwujud secara baik. Di samping itu, saya menggarisbawahi sistem e-planning dan e-budgeting harus terintegrasi dengan sistem e-procurment," tandasnya. [adc]

Komentar

x