Find and Follow Us

Senin, 27 Mei 2019 | 15:45 WIB

Membaca Peringatan Amien Rais Soal Pemilu 2019

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 13 Maret 2019 | 16:15 WIB
Membaca Peringatan Amien Rais Soal Pemilu 2019
Amien Rais - (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Gaya Amien Rais tak berubah dari era Orde Baru hingga era Jokowi ini. Suaranya masih lugas, apa adanya, tanpa tedeng aling-aling. Bedanya, di era Orde Baru, belum ada kubu politik cebong atau Kampret, termasuk eksistensi media sosial. Menyambut Pemilu 2019 ini, Amien memberikan peringatan keras.

Peringatan Amien Rais kepada penyelenggara pemilu disampaikan cukup intens. Setidaknya selama tahun 2019 ini, Amien telah menyampaikan dua kali peringatan kepada penyelenggara pemilu untuk bersikap netral, fair dan adil.

Peringatan pertama saat Amien orasi di halan KPU bersama Forum Umat Islam awal Maret ini, Jumat (1/3/2019). Dalam kesempatan tersebut, Amien mengingatkan agar KPU bersikap adil dalam penyelenggaraan pemilu. Ia juga mendoakan agar penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu agar bersikap netral dan adil dalam menjalankan tugasnya. "Tetapi, bila curang dan terbukti kami pasti akan buat perhitungan," ujar Amien Rais dari mobil komando saat berorasi.

Peringatan Amien Rais yang kedua muncul saat menjadi pembicara dalam diskusi "Tolak Money Politik" yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019). Menurut dia, jika Prabowo-Sandi kalah dalam Pemilu 2019 karena disebabkan curang, maka tak segan-segan dirinya akan menggalang kekuatan rakyat.

"Kalau tim IT kita punya bukti ada kecurangan yang cukup kita akan tolak hasil pemilu dan kita akan people power. Mbah Amien sudah tua begini kalau harus ikut people power masih kuat lah," ingat Amien. Menurut dia, jika kubu lawan menang karena curang tak segan pihaknya akan menggeruduk KPU dan Istana Negara.

Sinyalemen Amien Rais ini tergolong keras dan tanpa tedeng aling-aling. Poin penting dari peringatan keras Amien Rais ini tak lain agar penyelenggara pemilu bersikap netral. Karena, persoalan netralitas merupakan amanah konstitusi yang tak bisa ditawar-tawar oleh siapapun.

Pasal 22E Ayat 5 UUD 1945 memberi pesan konkret dan jelas soal kemandirian penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. "Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri".

Ketentuan yang lahir paska amandemen konstitusi ini merupakan koreksi dari praktik pemilu selama era Orde Baru. Peran pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri, kala itu, cukup kuat dalam mengontrol pelaksanaan serta menentukan hasil pemilu.

Persoalan netralitas penyelenggara pemilu ini menjadi isu yang belakangan cukup ramai mendapat sorotan publik, khususnya dari tim pasangan calon nomor urut 02. Sejumlah isu yang belakangan mencuat seperti soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), warga negara asing (WNA) masuk dalam DPT, dan lain-lain menjadi catatan serius penyelenggaran pemilu ini.

Peringatan Amien juga bisa dimaknai agar pemerintah tidak main-main melakukan langkah-nekat dengan memanfaatkan jejaring birokrasi untuk kepentingan politik praktis. Praktik saat Orde Baru dulu, dengan memanfaatkan tiga pilar yakni ABRI, Birokrasi dan Golkar untuk melanggengkan kekuasaan, nyatanya telah mengoyak esensi pemilu yang sejatinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Amien mengingatkan agar situasi saat Orde Baru tak terulang lagi di 21 tahun perjalanan reformasi ini.

Ancaman Amien Rais tentang adanya people power juga harus dimaknai agar semua pihak termasuk penyelenggara dan pihak yang berkompetisi melalui pemilu bersikap fair, jujur dan adil. Bukan tak mungkin ancaman tersebut benar-benar terjadi, bila memang pemilu dilaksanakan tidak beradab dan keluar dari koridor hukum. Oleh karenanya, semua pihak harus mencegah pelaksanaan pemilu yang dilakukan dengan cara kotor dan tak beradab.

Peringatan Amien Rais ini merupakan peringatan untuk semuanya, agar tetap teguh dan konsisten merawat proses demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi bergulir 21 tahun silam itu. Proses demokrasi tak boleh dicederai dengan sikap dan tindakan kotor yang keluar dari bingkai negara hukum. [*]

Komentar

x