Find and Follow Us

Sabtu, 17 Agustus 2019 | 20:45 WIB

Pelanggaran ASN, Petahana, Bisakah Pilpres Jurdil?

Oleh : Herdi Sahrasad | Senin, 11 Maret 2019 | 15:02 WIB
Pelanggaran ASN, Petahana, Bisakah Pilpres Jurdil?
Surat suara Pilpres 2019 - (Foto: Inilahcom/Agus Priatna)

INILAHCOM, Jakarta - Meskipun Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo telah melaporkan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi di 15 provinsi, tetap saja pelanggaran itu terus berlangsung. Mengapa? Karena tidak ada sanksi hukum yang tegas termasuk pemecatan terhadap ASN yang melanggar.

Semua itu cuma formalitas yang tidak akan membuat jera karena memihak penguasa, petahana. Sejauh ini ada laporan pelanggaran ASN yang hadir dalam kegiatan kampanye, tercatat terjadi di 15 provinsi, yang tersebar dari Banten hingga Maluku.

"Dari 15 Provinsi yang masuk ke Bawaslu yakni Bali, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan," ucap Ratna Dewi di Jakarta, Sabtu (9/3/2019).

Dan jumlah pelanggaran paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 43 pelanggaran, Sulawesi Selatan 26 pelanggaran dan Sulawesi Tenggara 19 pelanggaran.Jumlah pelanggaran ASN secara berturut-turut dari provinsi tersebut terjadi di Jawa Tengah 43 pelanggaran, Sulawesi Selatan 26 pelanggaran, Sulawesi Tenggara 19 pelanggaran, Jawa Barat 17 pelanggaran, Banten 16 pelanggaran, Bali 8 pelanggaran.

Sejauh ini, indikasi kembalinya politik ala orde baru dinilai tengah menguat menjelang Pileg dan Pilpres 2019. Tanpa disadari, menguatnya dukungan kepala daerah dan aparatur sipil negara kepada capres tertentu membuat pemilu kali ini hampir mirip dengan situasi perpolitikan di era orde baru.

Hasil pengamatan dan pengawasan Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah selama satu bulan terakhir, keberpihakan sejumlah kepala daerah kepada salah satu paslon tertentu semakin menguat. Kepala daerah dan ASN kini terseret ke dalam ranah politik praktis sehingga mendorong praktik politisasi birokrasi.

KPK mengendus Pilpres 2019 membuka ruang politisasi birokrasi. "Indikasi ini tercium setelah Gubernur Ganjar Pranowo mengumpulkan 31 kepala daearh se-Jawa Tengah dan mendeklarasikan diri untuk memenangkan salah satu calon pada, Sabtu (26/1/2019)," ungkap Ketua Presidium KPK Provinsi Jawa Tengah, Syaifudin Anwar, Jakarta, Selasa (5/2/2019).

Kondisi tersebut diperparah dengan kasus Menkominfo, Rudiantara, yang mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam sebuah acara internal yang diselenggarakan Kemenkominfo pada Kamis(31/1/2019). Kedua, Walikota Semarang, Hendrar Prihadi memberikan pernyataan kontroversial, dengan menganjurkan masyarakat yang tidak mendukung Paslon No 01 dilarang menggunakan jalan tol. Ujaran ini disampaikan dalam forum silaturahim paguyuban pengusaha Jawa Tengah (2/2/2019)

Jika kondisi tersebut dibiarkan terus-menerus, kata dia, dapat disimpulkan bahwa metode-metode menggerakkan ASN atau PNS tidak ada bedanya dengan kondisi pemilu sebelum reformasi. Di mana kala itu, ASN yang tidak mengikuti intruksi atasan akan mendapat ancaman mutasi. Tapi sepertinya semua itu tidak akan diperdulikan ASN karena mereka memang sudah bertabiat demikian, dan membabi buta dukung petahana.

Namun ada yang menarik dari jajak pendapat yang dilakukan oleh Charta Politika. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lebih populer di kalangan ASN, menurut jajak pendapat Charta Politika. Lembaga ini menyebut sebanyak 44,4% ASN mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sedangkan persentase yang menyokong Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencapai 40,4%.

Kembali pada konteks ASN, sebenarnya cara-cara lama Orde Baru masih dipakai ASN untuk mendukung petahana dan hal itu merusak serta mendistorsi demokrasi.

Para analis mencatat, politisasi lembaga hukum dan penegakan hukum bukanlah fenomena baru di Indonesia. Kerumitan peraturan hukum dan kriminalitas di mana-mana, khususnya korupsi, di dalam negara, telah lama memberikan kesempatan bagi para tokoh yang berkuasa untuk mengendalikan dan memanipulasi bawahan politik mereka dengan ancaman penuntutan yang implisit atau eksplisit.

Namun, upaya pemerintah untuk menggunakan instrumen hukum dengan cara ini telah menjadi jauh lebih terbuka dan sistematis. Itulah sebabnya, rakyat menilai pemerintah tidak fair dan tidak adil, sehingga aspirasi menuju perubahan terus menguat. Akibatnya, kubu Jokowi-Maruf terus bersikap ofensif dan mendorong oknum oknum ASN melanggar peraturan Pilpres dan lebay. [berbagai sumber]

Komentar

x