Find and Follow Us

Rabu, 18 September 2019 | 13:04 WIB

Kemendagri: 1.600 WNA Punya eKTP Tak Bisa Nyoblos

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Sabtu, 2 Maret 2019 | 15:46 WIB
Kemendagri: 1.600 WNA Punya eKTP Tak Bisa Nyoblos
Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Polemik penerbitan e-KTP untuk warga negara Asing (WNA) menuai pro dan kontra. Kemendagri menyebut ada 1.600 WNA yang sudah memiliki e-KTP.

"Ada 1.600 KTP elektronik distribusi sekarang lagi dirapikan," kata Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

Gede menjelaskan WNA yang sudah memiliki e-KTP ini tersebar di pulau Jawa. Mereka ada di Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk itu, KPU dan Bawaslu nantinya akan berkoordinasi soal jumlah WNA yang punya e-KTP.

"Nanti hari Senin (4/3) KPU dan Bawaslu akan koordinasi," ucapnya.

Gede kemudian menjelaskan soal aturan seorang WNA bisa mendapatkan e-KTP. Hal itu diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

"Tapi syaratnya itu ketat dan kepemilikan e-KTP itu WNA nggak memiliki hak pilih. Hak pilih hanya untuk WNI," jelas Gede.

Berikut ini bunyi UU penerbitan KTP-el untuk WNA :

Pasal 63

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) Dihapus.

(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

(4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

[rok]

Komentar

x