Find and Follow Us

Selasa, 25 Juni 2019 | 11:41 WIB

Mencermati Alih Kepemimpinan Partai Demokrat

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 26 Februari 2019 | 14:45 WIB
Mencermati Alih Kepemimpinan Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) muncul sebagai figur yang dinominasikan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sejak awal AHY memang digadang-gadang sebagai penerus kepemimpinan Partai Demokrat. Meski, rencana tersebut bukan dalam waktu dekat ini, menjelang Pemilu 2019.

Konsentrasi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengurus kesembuhan istrinya Ibu Ani Yudhoyono di National University Hospital (NUH) Singapura menimbulkan wacana percepatan regenerasi posisi Ketua Umum Partai Demokrat.

Kesibukan SBY mengurus kesembuhan Ibu Ani dalam praktiknya telah mengubah sejulah rencana kegiatan SBY dalam menghadapi Pemilu 2019 ini. Seperti rencana jadwal roadshow politik SBY bersama Prabowo Subianto di Jawa Timur dipastikan urung dilaksanakan. Belum lagi agenda konsolidasi di internal Partai Demokrat yang juga batal dilaksanakan.

Informasi soal pergantian Ketua Umum Partai Demokrat memang dibantah oleh sejumlah fungsionaris partai berlambang Mercy ini. Karena pergantian ketua umum hanya bisa dilakukan melalui forum kongres baik melalui kongres biasa maupun kongres luar biasa. Agenda tersebut rutin dilaksanakan secara berkala lima tahun sekali.

Seperti yang terjadi saat KLB Partai Demokrat pada 30 Maret 2013 yang menetapkan SBY Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menghabiskan masa sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015. Begitu juga saat Kongres Partai Demokrat pada 11-13 Mei 2015 di Surabaya yang menetapkan secara aklamasi SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020.

Jika merunut jadwal berkala kongres Partai Demokrat baru dapat dilakukan di 2020 mendatang, masa berakhir kepemimpinan SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dengan kata lain, nyaris mustahil alih-generasi kepemimpinan di Partai Demokrat dilakukan dalam waktu dekat.

Persoalan kesibukan SBY ini, sebenarnya tertutupi dengan sturtuktur kepemimpinan di Partai Demokrat yang memiliki sejumlah wakil ketua umum, setidaknya hingga pelaksanaan Pemilu 2019. Merujuk SK kepengurusan dari Kementerian Hukum dan HAM bernomor M.HH-24.AH.11.01 Tahun 2017 ini memiliki enam wakil ketua umum yakni Syarif Hasan, Roy Suryo, Djoko Udjianto, Nurhayati Ali Assegaf, Cornel Simbolon dan Jafar Hafsah.

Meski demikian, cepat atau lambat alih kepemimpinan di Partai Dmeokrat bakal terjadi. Nama AHY yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komando Tugas Bersama (Kosgama) Partai Demokrat figur yang paling berpeluang menggantikan SBY. Setidaknya, sejak Agus mundur dari TNI dan mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta merupakan jalan pembuka untuk memimpin Partai Demokrat.

Kendati kalah dalam Pilkada DKI Jakarta, Agus tak mati langkah. Karpet merah disiapkan kepada putera sulung SBY ini dalam Pilpres 2019. Sayangnya, peluang itu tertutup setelah Jokowi memilih Maruf Amin sebagai Cawapres begitu juga Prabowo saat memilih Sandiaga Uno sebagai cawapresnya.

Namun, hal tersebut tak menjadikan langkah Agus buntu. Belakangan jargon dimunculkan dengan menyebut AHY Presiden 2024. Grup di media sosial seperti di Facebook telah membentuk kelompok dengan menamai AHY Presiden 2024. Di sejumlah alat peraga kampanye (APK) caleg dari Partai Demokrat juga tak sedikit menuliskan tagline tersebut.

Sosok AHY yang digadang-gadang sebagai ketua umum pengganti SBY ini secara otomatis memupus peluang kader Partai Demokrat lainnya untuk mengisi jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Wajar saja, secara ketokohan AHY bisa disebut sebagai ikon baru bagi Partai Demokrat setelah SBY di tengah upaya mendapat dukungan dari generasi millennial. Agus dianggap sosok yang paling merepresentasikan kebutuhan elektoral khususnya di kelompok anak muda tanggung.

Meski, pekerjaan rumah AHY jika kelak benar-benar menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tidaklah mudah. Setidaknya kepemimpinan di internal partai politik tidaklah sama dengan model kepemimpinan di TNI yang pernah Agus lalui saat masih aktif. Dinamika di internal partai jauh lebih dinamis. Agus harus mulai membiasakan diri dengan perbedaaan pandangan di internal partai.

Di partai politik tak ada rumus seperti paduan suara, semua satu suara, pasti ada perbedaan pandangan. Kematangan Agus perlu diuji di lapangan organisasi sipil. Organisasi sipil membutuhkan kepemimpinan yang kolaboratif dan partisipatoris. Masalahnya, Agus sejak pensiun dini dari TNI, belum teruji menjadi pimpinan di pucuk organisasi sipil seperti partai politik.

Jabatan di Kosgama dan The Yudhoyono Institute, lembaga tink tank yang belakangan tak terdengar suaranya ini, tak bisa dijadikan referensi tabungan investasi pengalaman bagi Agus. Bayang-bayang SBY di dua jabatan yang Agus emban ini masih sulit dilepaskan.

Komentar

x