Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 20:30 WIB

Anggota DPRD Sumut Diganjar 4 Tahun Penjara

Oleh : Ivan Sethyadi | Kamis, 14 Februari 2019 | 15:50 WIB
Anggota DPRD Sumut Diganjar 4 Tahun Penjara
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis selama 4 tahun penjara kepada Tiaisah Ritonga, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Hastopo saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Tiaisah Ritonga divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut menerima suap dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pudjo. Tiaisah menerima Rp 480 Juta.

Uang suap diberikan Gatot agar para terdakwa mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut TA 2012.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Tiaisah dengan mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

"Mencabut hak terdakwa dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun terhitung terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata hakim.

Tiaisah juga diminta membayar uang pengganti Rp297,5 juta jika harta tidak mencukupi uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan

Pada saat membacakan pertimbangan, majelis hakim menyebut terdakwa telah mengembalikan ke KPK Rp 182,5 juta uang itu sudah sewajarnya dipertimbangkan sebagi uang penguranangan atas uang pengganti yang dibebankan ke terdakwa Rp 480 juta sehingga yang harus dibayar Rp297,5 juta.

Pengembalian uang sebagian itu menjadi pertimbangan meringankan. Adapun, terhadap uang yang telah diserahkan ke KPK dapat disita untuk disetor ke kas negara atau kas daerah. Pertimbangan memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi.

Tiaisah divonis menerima uang suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo agar mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut TA 2012.

Pengesahan perubahan APBD Sumut TA 2013, Pengesahan APBD Sumut 2014, pengesahan perubahan APBD Sumut tahun 2014 serta pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut tahun 2015.

Atas perbuatannya, Tiasiah melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. [rok]

Komentar

Embed Widget
x