Find and Follow Us

Selasa, 16 Juli 2019 | 10:11 WIB

RNPK Kemendikbud 2019 Bahas Zonasi Pendidikan

Selasa, 12 Februari 2019 | 22:21 WIB
RNPK Kemendikbud 2019 Bahas Zonasi Pendidikan
Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK Kemendikbud) tahun 2019 membahas kebijakan zonasi pendidikan dengan pemerintah daerah.

Rembuk nasional ini diharapkan semua pemerintah daerah dapat memberikan gagasan dan pengalaman tentang penerapan kebijakan zonasi pendidikan di masing-masing daerah.

"Kewenangan (penerapan) zonasi berada di pemerintah daerah masing-masing. Diharapkan, dengan rembuk pendidikan dan kebudayaan, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai zonasi," kata Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta, di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Adanya proses pertukaran ide dan gagasan tersebut, Ananto berharap antar pemerintah daerah bisa saling memotivasi. Sebab, program zonasi akan menjadi metode utama dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia.

"Jadi diharapkan semua pemerintah daerah punya pemahaman yang sama, melihat (praktik baik) daerah lain bagus sehingga termotivasi untuk membangun zonasi di daerahnya dengan diperkuat peraturan daerah masing-masing," terang Ananto yang juga menjabat ketua steering committee RNPK 2019.

Data Kemendikbud mencatatkan sudah terdapat sebanyak 211.443 sekolah yang menjalankan sistem zonasi pendidikan. Jumlah itu terdiri atas 146.860 Sekolah Dasar (SD), 38.777 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 13.510 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 12.296 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

RNPK 2019 berlangsung selama tiga hari, tanggal 11-13 Februari 2019. Adapun narasumber yang akan berbicara terkait zonasi pendidikan pada perhelatan tahunan ini mencakup Bupati Banyumas, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Supriano menyebut Rembuk Nasional ini mendapatkan kesepakatan bagaimana menata pendistribusian guru berbasis zona yang tidak hanya untuk PBDB kedepan tetapi untuk pendistribusian guru termasuk peningkatan kompetensi melalui pendekatan pada peningkatan pedagobi dengan memasukkan unsur pembentukan karakter pada semua mata pelajaran.

Dengan pola zonasi ini juga dilakukan pendekatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dimana guru-guru dapat berdiskusi di dalam zona.

"Jadi kita tidak lagi menarik guru-guru untuk pelatihan tingkat nasional tetapi kita akan fokuskan guru-guru ini berlatih ditingkat zona melalui MGMP," katanya. [ton]

Komentar

x