Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 17 Februari 2019 | 15:50 WIB

Polri Usul 31 Maret Hari Keselamatan Berlalulintas

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Selasa, 12 Februari 2019 | 17:35 WIB

Berita Terkait

Polri Usul 31 Maret Hari Keselamatan Berlalulintas
Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Polri mengusulkan tanggal 31 Maret sebagai hari keselamatan berlalulintas. Usulan ini dilakukan agar masyarakat ingat akan keselamatan berlalulintas.

"Kami telah diskusi beberapa kali dengan 5 pilar terkait bahwa Polri mengusulkan tanggal 31 Maret nanti diharapkan sebagai hari keselamatan berlalulintas," ujar Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri, Selasa (12/2/2019).

Penetapan hari keselamatan berlalulintas ini juga sebagai bentuk kampanye Polri mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya generasi milenial untuk tetap safety dalam berkendara di jalan.

Selain itu, momen penetapan ini juga berbarengan dengan digelarnya Milenial Road Safety Fastival (MRSF) yang digelar di seluruh Polda sejak 2 Februari - 24 Maret 2019.

"Tentunya lebih fokus lagi semua kalangan generasi milenial. Kemudian bagaimana ini bisa kita lakukan dengan cara berkelanjutan. Tentunya ini harus ada moment penting yang harus kita lakukan yakni kita menentukan hari puncak pelaksanan hari keselamatan berlalulintas pada 31 Maret di hari puncak MRSF," ucap Refdi.

Usulan ini, lanjut Refdi, telah disetujui oleh 5 polar stakholder terkait yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kemenperoa Bappenas, dan Jasa Raharja. Usulan ini diharapkan Refdi bisa ditetapkan oleh pemerintah pada 31 Maret mendatang.

"Kita harapan pemerintah akan menetapkan hari keselamatan berlalulintas pada 31 Maret mendatang," ujarnya.

Refdi menambahkan penetapan hari keselamatan berlalulintas ini juga akan diikuti oleh kampanye yang bersifat masif dan berkelanjutan. Dia ingin Indonesia bisa menekan angka sekecil mungkin kecelakaan lalu lintas.

"Bahwa bentuk kampanye keselamatan ini ada sifat-sifatnya. Sifat kampanye harus terstruktur dari mabes sampai ke kecamatan kota. Itu yang dilakukan bersamaan PGK. Baik ditingkat mabes sampai ke polres," kata Refdi.

"Ini juga sifatnya masif dan melibatkan semua orang, lapisan pemuda, OKP, mahasiwa, pelajar. Kemudian sifatnya membumi artinya ada kesamaan persepsi dan implementasi antara pelaksana tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan dan semua komunitas yang Ada," tandasnya. [ton]

Komentar

x