Find and Follow Us

Kamis, 24 Oktober 2019 | 05:17 WIB

Respon Bamsoet Soal DIM RUU Masyarakat Hukum Adat

Selasa, 12 Februari 2019 | 01:02 WIB
Respon Bamsoet Soal DIM RUU Masyarakat Hukum Adat
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan respon perihal belum disusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah.

Ketua DPR RI mendesak pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait yang ditugaskan yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Hukum dan HAM agar segera merumuskan DIM RUU Masyarakat Hukum Adat.

"Untuk segera secara bersama merumuskan DIM RUU Masyarakat Hukum Adat, agar segera dapat dibahas di DPR," katanya dalam siaran pers.

Selain itu, Bamsoet juga meminta dalam rumusan nanti kementerian terkait dalam membuat rumusan juga menjelaskan perihal RUU Masyarakat Adat adalah amanat dari UUDN RI 1945 Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3).

"Menjelaskan bahwa RUU Masyarakat Adat merupakan amanat dari UUDN RI 1945 Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat, dan memandatkan untuk menghadirkan Undang-Undang turunan khusus yang melindungi dan menghormati hak Masyarakat Adat," katanya.

Komentar

Embed Widget
x